Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada wacana penerapan pemilihan secara elektronik atau e-voting dalam pemilu. Tito mengatakan wacana itu akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan lembaga penyelenggara pemilu.
"Ya, ada, ada wacana itu (e-voting). Tapi itu kan harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya, partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting," kata Tito seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Tito mengatakan ada wacana melakukan studi banding ke India, yang disebutnya menerapkan e-voting. Dia mengatakan e-voting juga sudah dilaksanakan di Indonesia untuk pemilihan skala kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Boleh saja, ada juga rencana, ada wacana ya, untuk studi banding misalnya di India. India itu juga sama negara besar, penduduknya banyak tapi juga melakukan e-voting," katanya.
"Kemudian, sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil," sambungnya.
Dia mengatakan KPU pernah menyampaikan keuntungan e-voting. Salah satunya ialah waktu perhitungan suara lebih cepat dan biaya lebih murah.
"Dari KPU pernah menyampaikan juga, pernah saya tahu, ada pro-kontra. Di antaranya mereka menyampaikan bahwa keuntungan dari e-voting itu kekuatannya adalah cepat dan biayanya pasti lebih murah, ya. Karena cepat, orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS misalnya ya, dengan sistem online," jelasnya.
Namun Tito menyoroti risiko keamanan dalam penerapan e-voting. Salah satunya kemungkinan sistem diretas atau hacking.
"Tapi kelemahannya, yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking. Kemudian ditembus sistem apa namanya itu, e-voting-nya diganggu misalnya. Kemudian kalau manual, itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya ya, suaranya dihitung bertahap," paparnya.
Tito menyebut potensi kecurangan juga perlu menjadi perhatian. Menurutnya, sistem pemungutan suara manual memungkinkan proses penghitungan dilihat dan dilakukan secara bertahap.
"Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui perhitungan itu tingkat secara bertingkat. Sehingga mungkin akan ada terdapat kelemahan moral hazard misalnya, takut ada kecurangan misalnya, ya. Nah, tapi kita harus belajar. Dari kita mau melakukan apa, melihatlah, praktik di negara-negara yang melakukan itu," ungkapnya.
Tito mengatakan penerapan e-voting untuk pemilu masih sebatas wacana. Dia mengatakan pemerintah perlu mempelajari praktik negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.
"Ada juga negara-negara yang nggak melakukan itu, negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang nggak melakukan e-voting. Kenapa juga alasannya gitu kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Ini masih sebatas wacana. Intinya adalah sebatas wacana baru. Kita mau belajar dulu beberapa," tuturnya.
Lihat juga Video: Bro Ron Unggul di Hari 1 Voting Pemilu Raya PSI, Disusul Kaesang
(amw/haf)
