Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Ia menyebutkan posisi Indonesia masih tergolong buruk dibanding negara-negara anggota ASEAN.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Budi mengatakan angka kematian bayi di Indonesia mencapai sekitar 30 ribu kasus per tahun.
Sementara itu, lanjutnya, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 4.000 kasus per tahun. Menurut Budi, hal ini menunjukkan posisi Indonesia masih tergolong buruk di ASEAN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan mulai misalnya dengan ibu dan bayi. Ini kan kematian bayi 30 ribu setahun. Ibu meninggal itu 4.000 setahun. Kita di ASEAN itu termasuk yang jelek posisinya," kata Budi.
Budi kemudian menyinggung kondisi di Jawa Barat. Menurut dia, angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut tergolong tinggi.
"Jawa Barat itu termasuk yang paling tinggi angkanya, dan itu terjadi di rumah sakit paripurna, ya," lanjutnya.
Budi menyebutkan ada tiga kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Ia mengungkap salah satu penyebab kematian tersebut adalah kasus infeksi setelah pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit.
"Ada kabupaten yang ini, dan kita lihat rumah sakitnya kenapa meninggal? Karena banyak infeksi. Jadi cara mereka menata kebersihan rumah sakitnya itu tidak bagus. Nah, itu yang sekarang sedang kita perbaiki," ungkap Budi.
"Kalau ternyata meninggalnya karena pendarahan aku tidak apa-apa, tapi meninggalnya kemudian dia masuk, pendarahan, terus ya tiga hari empat hari kemudian infeksi dan meninggal, itu sudah pasti manajemen infeksinya tidak bagus," sambungnya.
Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Ia menegaskan pihaknya akan memberi waktu bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan.
Budi menambahkan Kemenkes sudah mendata rumah sakit dengan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Nantinya, rumah sakit tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari Kemenkes.
"Jadi semua rumah sakit yang tinggi dari sisi kematian ibu dan bayinya, kita sudah list dan kita akan dampingi," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan Kemenkes berencana membuka hasil penilaian rumah sakit kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa penilaian pasien nantinya dapat ditampilkan seperti sistem rating pada platform digital. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat peringkat rumah sakit sekaligus keluhan yang disampaikan oleh pasien.
"Nah, kita berharap nanti hasilnya pasien input tadi, kita akan publish saja. Kayak Tokopedia atau kita lihat di GoFood atau di GrabFood. Jadi ranking-nya kelihatan, dan keluhannya bisa kelihatan juga," paparnya.
"Sehingga dengan demikian ini bisa sebagai kontrol bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan, tapi dari publik juga. Publik bisa melakukan kontrol terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit-rumah sakitnya," tambahnya.
Budi menuturkan sistem penilaian serupa bahkan sudah diterapkan di sejumlah rumah sakit luar negeri hingga tingkat dokter. Ia menegaskan sistem penilaian tersebut bukanlah bentuk sanksi atau hukuman bagi rumah sakit.
"Kalau pergi ke Amerika, itu bisa masuk rumah sakit, kita bisa lihat dokter-dokternya dibintang-bintangin juga oleh rumah sakitnya. Jadi benar-benar sudah sampai ke level itu, ya. Patient engagement-nya itu. Nah, ini rencananya nanti kita akan pasang. Dan sekali lagi, ini kita pakai bukan untuk hukuman, ya. Lebih ke pembinaan dulu," tuturnya.
(amw/isa)
