Jakarta -
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi sepakat dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut partai harus memperkuat pelatihan bagi kader sebelum dicalonkan sebagai kepala daerah. Viva mengatakan perlu ada pembekalan yang serius bagi kader-kader calon kepala daerah.
"PAN sependapat dengan pandangan Mendagri, Pak Tito Karnavian, bahwa sekolah partai dan pembekalan bagi calon kepala daerah perlu diperkuat secara serius. Perlu pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, etika jabatan, serta aspek hukum administrasi negara yang harus dimengerti sebelum mereka menjabat," kata Viva kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Viva mengatakan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan integritas pribadi, kapasitas, pemahaman kepala daerah terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan. Ia menyebut hal itu juga berkaitan dengan sistem politik dan proses kaderisasi kepemimpinan di partai politik.
"Dalam hal kebijakan tata kelola pemerintahan, PAN memandang bahwa aspek transparansi, digitalisasi pelayanan publik, pengawasan internal yang efektif, penguatan APIP, serta kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, BPKP, KPK, dan pengawasan dari netizen dan masyarakat mesti diperkuat agar ruang penyimpangan semakin sempit," kata dia.
Ia menyebut PAN berkomitmen akan mendukung penuh agenda Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan. Pemberantasan korupsi, kata dia, harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan tanpa pandang bulu.
"Menurut PAN, politik harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan menjadi jalan menuju penyalahgunaan kekuasaan. Di samping penguatan integritas dan kaderisasi, kita juga perlu terus mendorong perbaikan ekosistem politik, termasuk tata kelola pembiayaan politik yang lebih transparan dan akuntabel," ungkap dia.
Ia menyebut pemberantasan korupsi semestinya tak hanya berfokus pada penindakan. Tetapi, lanjutnya, juga evaluasi dari faktor akar masalah secara sistemik.
"Bagi PAN, upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap individu, tetapi juga pada pembenahan faktor-faktor sistemik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi," imbuhnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di pilkada. Dia pun mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.
"Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR, Kamis (30/7).
"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.
Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan dulu mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi.
"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkapnya.
(dwr/amw)
