Jakarta -
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten.
Tito menegaskan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Meskipun kinerja ekonomi Sumut tergolong baik, namun angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran rendah hanya akan menghasilkan perubahan yang terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, kemarin.
Dalam arahannya, Tito juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan data secara detail untuk mengidentifikasi permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Melalui pendekatan tersebut, Tito mengatakan program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Hal ini termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan pengelolaan APBD juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja pemerintah berperan strategis sebagai stimulus ekonomi. Oleh karena itu, realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar uang dapat beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta.
Pada kesempatan ini, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tito pun mendorong Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, tanpa membebani masyarakat.
Tito menegakkan daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mendorong Pemda menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.
"Kalau swastanya nggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, nggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah nggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini," tegasnya.
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menyebut inflasi berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia pun mengingatkan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, Pemda diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar.
"Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi," pungkasnya.
(ega/ega)
