Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini karena adanya kampanye serangan destabilisasi. Haris mengatakan ada tiga poros di balik kampanye serangan destabilisasi nasional.
"Kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," kata Haris Rusly Moti kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Haris menilai tag line 'sale Indonesia', '1998 redux', 'buang rupiah', 'Indonesia gelap', dan lain-lain sebagai salah satu bentuk serangan destabilisasi terkoordinasi untuk tujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haris mengatakan kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. Menurut Haris, serangan tersebut terobsesi daur ulang peristiwa Reformasi 1998, sehingga memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi.
Haris yakin daur ulang atau redux 1998 tidak akan terjadi. Alasannya, pada 1998 peta geopolitik masih unipolar, ketika itu Amerika Serikat (AS) jadi penguasa atau matahari tunggal, sedangkan saat ini sudah multipolar.
Pada era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. Namun, saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden AS Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus.
Haris mengatakan ada tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan progresif Prabowo. Mereka menurut Haris dipastikan di balik serangan dan kampanye destabilisasi terkoordinasi.
"Menurut kami oligarki 'serakahnomic' nasional yang sangat dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo," ujar Haris.
"Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu," sambungnya.
Haris menilai beberapa kebijakan Prabowo yang merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, di antaranya pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan asset milik kaum 'serakahnomic'.
"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai 'kapitalisme negara'. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intriknya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar," lanjut Haris.
Haris menilai tiga poros 'serakahnomic' tersebut juga menyudutkan efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tidak produktif dan meghamburkan uang. Di mata mereka, kata Haris, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan 'bakar anggaran'.
"Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen, juga perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respons alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden atau semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter," tegas Haris.
"Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasaan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente," ucap Haris.
Namun, Prabowo menurut Haris telah menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara. Prabowo dinilai memperkuat KPK, kejaksaan dan BPKP untuk memburu koruptor, mengajak warga gunakan gawai di tangan untuk mengawasi dan rekam perilaku nakal pejabat.
Simak Video "Video: Kala Purbaya Ditanya 2 Anak SMA soal Ekonomi RI"
[Gambas:Video 20detik]
(rfs/gbr)
