Komisi V DPR Minta Basarnas Buat Aturan soal Mitigasi Tempat Wisata Berbahaya

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Basarnas membuat regulasi khusus mengenai tempat-tempat wisata yang berbahaya di Indonesia. Lasarus menilai Basarnas merupakan pihak yang lebih memahami kondisi dari tempat-tempat yang berbahaya tersebut.

Hal itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Basarnas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Basarnas menilai lokasi-lokasi wisata tapi berbahaya di Indonesia perlu dimitigasi.

"Memang saya sepakat Pak, pendapat-pendapat yang saya baca di luar itu salah satunya adalah tempat-tempat berbahaya di kita, yang sering dikunjungi, maksud saya tempat-tempat yang indah di Indonesia ini rata-rata berbahaya, bahayanya itu tidak dimitigasi, sehingga tidak cukup aman untuk orang-orang yang berkunjung ke sana," kata Lasarus.

Lasarus mengatakan banyak orang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Namun, kata dia, terkadang para wisatawan melupakan kondisi di lokasi.

"Situasi sekarang, seperti yang disampaikan orang-orang, melihat tempat indah itu ingin fotolah, selfie, foto, dan seterusnya, mungkin terbawa oleh suasana senang, suasana haru, bisa mencapai ke sana, karena dia bermimpi suatu hari bisa sampai di sana," ujarnya.

"Dia lupa dia sedang berada di situasi atau tempat yang sangat-sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawanya sekalipun," sambungnya.

Lasarus pun mengusulkan Basarnas untuk mengeluarkan regulasi terkait lokasi-lokasi wisata yang berbahaya. Menurutnya, Basarnas memiliki pemahaman lebih mengenai kondisi di lapangan.

"Mungkin Pak Kepala Basarnas ya, harus ada standar yang dikeluarkan, kalau perlu keluarkan regulasi, kalau memungkinkan, kalau memungkinkan ada regulasi dari Basarnas. Kenapa Pak? Kalau menurut saya, Bapak berhak mengeluarkan regulasi juga terkait dengan tempat-tempat berbahaya," paparnya.

Dia mengatakan jika terdapat kecelakaan atau bencana, Basarnas yang akan turun ke lapangan. Selain itu, jika terdapat kesalahan, maka Basarnas yang akan menjadi incaran. Sebab itu, menurutnya Basarnas perlu mengeluarkan regulasi khusus.

"Kenapa? Ketika ada yang celaka di sana yang disalahkan utama itu Basarnas, yang dikejar orang 'Pak mana SAR-nya? Apa yang dilakukan Basarnas? Sudah sejauh mana pekerjaan Basarnas?' Padahal orang bapak ke sana pun dengan situasi yang tidak pengamanan, apa bedanya dengan korban yang ini nasibnya? Sangat mungkin Pak, tenaga rescue kita bertaruh nyawa di sana," jelasnya.

"Jadi oleh karenanya menurut saya, di level pemerintah ini dibicarakan, boleh tempat itu dibuka untuk umum dengan syarat seperti ini, harus ada pendapat dari Basarnas di sana. Kenapa kalau bicara tempat bahaya? Menurut saya Basarnas itu yang lebih paham, karena Basarnas juga yang akan menangani, Basarnas yang akan disalahkan, Basarnas juga yang akan ditugaskan oleh negara," imbuh dia.

Simak Video: Momen 'Panas' Rapat DPR-Kabasarnas soal Evakuasi Juliana Marins

(amw/idn)