Jakarta -
Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penganugerahan ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.
Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini turut mendukung terkait penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Meski menuai pro kontra, ia menyebut perdebatan tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses penetapan gelar kehormatan negara.
"Kalau tentang kontroversi, siapa Pahlawan Nasional yang tidak punya kontroversi. Siapa yang tidak punya salah?," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hampir setiap tahun proses penganugerahan gelar Pahlawan Nasional selalu mengemuka perdebatan. Meski ada pihak yang kontra, ada pula pihak yang mendukung dan menyetujui Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Dukungan ini juga hadir dari tokoh sentral Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Menurutnya, penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal yang tepat.
"Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sesuatu yang sangat patut, meskipun terlambat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, beliau menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa dan negara," ucap Din Syamsuddin.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menegaskan Soeharto telah memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Hal tersebut disampaikannya selepas memberikan laporan kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (5/11).
"Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan," jelas Fadli.
Fadli menjelaskan pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud penghormatan tertinggi negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa dan negara. Hal ini juga menjadi pengakuan negara terhadap kiprah anak bangsa yang telah memperjuangkan melahirkan dan mempertahankan keberadaan negara bangsa Indonesia.
Fadli mengatakan kedekatan Soeharto dengan poros Islam semasa menjadi presiden, meneguhkan sekaligus menepis anggapan miring bahwa tidak ada aksi represif terhadap kaum muslim Indonesia selama periode kepemimpinannya. Terlebih penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan.
Ia menambahkan, nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, termasuk pengusulan sebelumnya pada 2011 dan 2015, dan semua pengusulan tersebut telah memenuhi syarat. Fadli juga menegaskan seluruh proses pengkajian gelar kehormatan telah melibatkan sinergi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
"Pengkajian juga melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu. Pelibatan ahli dari segala bidang kelilmuan dan kepakaran adalah sebagai upaya untuk meminimalisir kontroversi sekaligus untuk memperluas dimensi penilaian kiprah seorang tokoh," pungkasnya.
(akd/ega)
