Jakarta -
Pimpinan DPR menghadiri pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Dalam acara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rakernas AKSI menjadi forum bagi para kepala desa untuk membahas berbagai persoalan dan menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.
Pembukaan rakernas digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Hadir dalam rakernas itu Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Turut hadir Mendes Yandri Susanto dan Wamendes Ariza Patria.
"Pada hari ini di DPR RI Nusantara IV, di Pustakaloka, tadi kita menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia yang hadir dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota," kata Dasco.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasco mengatakan, setelah rangkaian rakernas selesai, para kepala desa akan kembali ke wilayah masing-masing. Nantinya, kata dia, AKSI juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
"Saya tadi didampingi oleh sejawat pimpinan DPR beserta Menteri Desa dan Wamendes yang tadi juga sudah melihat paparan visi-misi dari AKSI, dan kemudian setelah rakernas mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya," ujarnya.
"Dan setelah melewati beberapa rangkaian-rangkaian acara, mereka kemudian akan kembali ke desa masing-masing," sambungnya.
Sementara itu, Mendes Yandri mengapresiasi pimpinan DPR yang telah memberikan ruang bagi para kepala desa untuk menggelar rakernas di gedung DPR. Yandri mengatakan Kemendes telah menetapkan 12 aksi pembangunan desa di Indonesia.
"Jadi asosiasi desa ini banyak. Ada AKSI, ada Apdesi Merah Putih, ada Apdesi, ada Apidnas, ada Papdesi, ada Paksi, ada Kompakdesi, ada Gema Desa, ada PPDI. Ada sepuluh. Tapi insyaallah Bang Dasco lapor, semua tegak lurus. Insyaallah aman," ujarnya.
Yandri mengatakan pihaknya siap menerima rekomendasi hasil rakernas AKSI. Yandri menyinggung sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan desa.
"Tentu kami dari Kementerian Desa memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dan tadi kami sudah sampaikan, kami akan menunggu rekomendasi dari AKSI untuk membangun dari desa sesuai Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa-desa tematik," ujarnya.
"Intinya kami siap untuk berselaras bersama dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AKSI Irawadi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR yang telah memfasilitasi rakernas tersebut. Menurutnya, forum itu membuat kepala desa dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR dan pemerintah.
"Kami merasa sangat berbesar hati, saat ini antara pimpinan DPR, antara DPR di pusat dan masyarakat dan kepala desa tidak berjarak, bisa langsung berkomunikasi," kata Irawadi.
"Juga dengan menteri, saat ini desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi. Saya kepala desa, pemerintah terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan," sambung dia.
Irawadi menegaskan AKSI siap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dia mengatakan kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat paling bawah harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Sebagai pelaku pemerintah terbawah, kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja meludah itu akan jatuh ke muka kami. Maka kami tetap akan mendukung terkait kebijakan, terkait segala peluangnya itu," tuturnya.
Simak juga Video 'Tok! DPR Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara':
(amw/dwr)
