Jakarta -
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar. Menurutnya, penanganan karhutla harus segera dilakukan mengingat kebakaran telah berdampak kepada masyarakat dan memperburuk kualitas udara.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan data BNPB, sejumlah titik karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah Kalimantan. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau, dengan total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare.
Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla tercatat terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Muara Muntai, Muara Jawa, Kota Bangun, serta Kelurahan Pendingan di Kecamatan Sanga-Sanga.
Adapun total luas lahan terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare, dengan lahan terbakar paling luas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.
"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa," tegasnya.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menangani asap di sejumlah wilayah karhutla, baik BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, dan lainnya. Untuk itu, ia kembali mengingatkan Kemenkeu agar segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla.
"Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," jelasnya.
Rajiv mengatakan pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani, salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan terdampak.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya memperketat patroli terpadu di daerah rawan, serta memasifkan sosialisasi larangan membakar lahan kepada warga dan korporasi sebagai upaya optimalisasi pencegahan.
Tak kalah penting, Rajiv juga mengatakan, penegakan hukum juga harus dilakukan sambil upaya pemulihan berjalan. Menurutnya, penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," pungkasnya.
(anl/ega)
