Serang -
Penyidik Polda Banten mengajukan izin penyitaan handphone milik Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Penyitaan tersebut terkait kasus penculikan dan pengeroyokan aktivis LSM, Fam Fuk Thjong alias Uun.
"Kami sudah mengajukan izin kepada pengadilan untuk penyitaannya. Izin sita dari pengadilan belum turun," kata Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Endang Sugiarto, Kamis (30/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Endang, polisi sempat meminta handphone milik Juwita untuk disita sebagai barang bukti. Namun, Juwita menolak dengan alasan belum ada izin dari pengadilan.
"Yang bersangkutan tidak mau menyerahkan kalau belum ada izin resmi dari pengadilan," katanya.
Menurut Endang, polisi memerlukan handphone milik Juwita untuk menyelidiki komunikasi antara Ketua DPRD Lebak tersebut dengan empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Dugaan percakapan atau komunikasi dengan para tersangka," katanya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan penyidik telah menetapkan empat tersangka pria berinisial D, A, R, dan E. Peran D adalah sebagai orang yang menginstruksikan ormas untuk membawa korban, sementara tiga lainnya memukul korban.
"D menginstruksikan ormas untuk membawa korban," ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Ketua DPRD Lebak Bantah Terlibat
Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membantah telah menyuruh orang untuk menganiaya Uun. Ia menolak dikaitkan dengan peristiwa tersebut.
"Terkait dengan isu yang belakangan ini ramai di media bahwa saya diduga menyuruh seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindakan kekerasan atau penculikan terhadap Saudara Uun, pada kesempatan ini adalah hak jawab saya. Saya mengklarifikasi bahwa kabar tersebut tidaklah benar," kata Juwita, Rabu (22/7/2026).
"Saya tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan kekerasan tersebut, dan saya tidak pernah komunikasi," sambungnya.
(aik/azh)
