Jakarta -
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono buka suara soal kunjungan Presiden Prabowo Subianto kemarin. Basuki menyebutkan kunjungan Prabowo ini memberikan semangat bagi jajarannya untuk melaksanakan tugas dan amanah dalam percepatan IKN.
"Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada kami, untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan dari Bapak Presiden," kata Basuki dalam sebuah video, Rabu (14/1/2026).
Basuki meminta masyarakat dan investor tak lagi ragu soal kelanjutan IKN. Ia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan hingga menjadi ibu kota politik pada 2028.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengajak kepada masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028," ujarnya.
Basuki berterima kasih atas kunjungan Prabowo kemarin. Ia berkomitmen untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tepat waktu sesuai dengan pepres yang diamanahkan.
"Terima kasih Bapak Presiden atas kunjungan kerja Bapak dan kami otorita bertekad untuk melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya. Tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak di dalam Perpres 79 Tahun 2025," ujarnya.
Diketahui, Prabowo perdana tiba di IKN sebagai presiden, pada Senin (12/1) sore. Keesokan harinya, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di IKN. Prabowo juga sempat menggelar rapat internal dengan sejumlah menteri terkait, termasuk OIKN. Prabowo mendengarkan paparan terkait update pembangunan IKN.
"Bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita," kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).
Pras menekankan komitmen Prabowo mempercepat pembangunan IKN, terutama gedung yudikatif dan legislatif. Harapannya, gedung-gedung tersebut rampung pada 2028.
"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," ujar Pras.
Dalam rapat internal itu, Prabowo, menurut Pras, memberikan koreksi mengenai desain hingga fungsi. Tidak ada catatan khusus, Pras menyebutkan koreksi yang diberikan untuk perbaikan dan percepatan.
"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras.
(eva/dhn)
