Jakarta -
Indonesia bergabung dengan sejumlah negara dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menilai langkah ini sebagai peluang sejarah untuk perdamaian di Gaza, Palestina.
"Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini bener-bener peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Prabowo kepada wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Prabowo mengatakan penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang dibanding sebelumnya. Bantuan yang masuk ke wilayah konflik yang dibombardir Israel itu semakin banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu besar, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta," ujar Prabowo.
Prabowo mengajak seluruh pihak terus membantu rakyat Gaza dan membangun perdamaian di wilayah tersebut. "Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya," imbuhnya.
Prabowo diketahui hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Donald Trump. Dalam perkenalan itu, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Perkenalan Dewan Perdamaian itu berlangsung dalam annual meeting di Davos, Swiss, Kamis (22/1), dipimpin oleh Donald Trump. Prabowo jadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir langsung.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya menjelaskan tujuan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Kemlu menegaskan bergabungnya Indonesia bertujuan mendorong penghentian kekerasan di Gaza.
"Bahwa yang pertama mengenai Board of Peace (BOP) ini keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan, kita melihat juga bahwa BOP sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil," ujar juru bicara Kemlu Vahd Nabyl A Mulachela dalam Zoom Meeting, Kamis (22/1).
Nabyl juga menjawab soal syarat keanggotaan permanen BOP harus menyetor dana US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun. Sebab, anggota yang hanya tiga tahun bergabung tidak diharuskan membayar belasan triliun.
"Sehingga mengenai permanen dan 3 tahun, sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut namun keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran, terutama apabila untuk yang tidak permanen," ujarnya.
(rfs/wnv)
