Jakarta -
Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan ibadah haji 2026 di tengah eskalasi Timur Tengah. Ada skema pengalihan rute yang bisa berdampak ke penambahan anggaran.
"Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata Gus Irfan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Terkait skenario itu, Kemenhaj akan memitigasinya dengan pengalihan rute penerbangan. Ia menyebutkan jalur penerbangan via Samudra Hindia hingga ruang udara Afrika Timur menjadi alternatifnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umrah merasa perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya," ungkapnya.
Kendati demikian, berubahnya rute penerbangan akan berdampak terhadap jarak tempuh pesawat hingga penambahan anggaran. Pihaknya juga menyiapkan opsi perubahan slot penerbangan.
"Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran," ujar Gus Irfan.
"Atau yang ketiga, mengubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. Keempat, dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," sambungnya.
Gus Irfan lantas menjabarkan opsi kedua, yaitu kemungkinan pembatalan keberangkatan haji 2026. Menurut dia, harus ada diplomasi yang tinggi dengan Arab Saudi menindaklanjuti hal itu.
"Yang kedua, skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi seperti ini karena di risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia," ujar Gus Irfan.
"Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain masyair yang dapat digunakan tidak hangus melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti," sambungnya.
Gus Irfan juga berbicara mekanisme refund jika pelaksanaan ibadah haji batal dilaksanakan. Pemerintah menyiapkan alternatif bagi calon jemaah untuk menarik kembali biaya pelunasan Bipih.
"Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jemaah menarik kembali biaya pelunasan Bipih tanpa kehilangan kesempatan berangkat tahun depan atau membiarkan dana setoran lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu," imbuhnya.
(dwr/gbr)
