Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi Bupati Bungo Dedy Putra dan Bupati Merangin M. Syukur di Kantor Kemensos, hari ini. Audiensi membahas peluang kedua daerah bergabung dalam program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang perlu segera direspons pemerintah daerah. Menurutnya, daerah akan merugi jika tidak mengambil kesempatan karena perhatian Presiden terhadap program ini sangat besar.
"Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem," kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Kamis, (22/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia dengan hampir 16 ribu siswa. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang kemampuan, mulai dari siswa berprestasi hingga yang belum bisa membaca. Seluruh bangunan dan kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan standar kualitas unggulan.
"Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak," ujarnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
"Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu," kata Gus Ipul.
Selain sekolah rintisan yang telah beroperasi, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga terus dipercepat. Saat ini, pembangunan fisik sudah dimulai di berbagai daerah.
"Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik," ujar Gus Ipul.
Selain itu, dalam proses penerimaan siswa, Gus Ipul menekankan pentingnya peran kepala daerah sejak tahap awal. Penetapan calon siswa harus melalui verifikasi ketat dan bebas dari praktik nepotisme.
"Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan," tegasnya.
Ia menjelaskan, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses perekrutan dilakukan berlapis dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial dan dinas Pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah data dinyatakan valid, hasil verifikasi diajukan kepada kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial.
"Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menegaskan Sekolah Rakyat juga terbuka bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam. Pemerintah menyiapkan dukungan beasiswa bagi mereka.
"Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita," jelasnya.
Sementara itu, terkait kesiapan lahan, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan telah mengajukan dua alternatif lokasi seluas 7 dan 12 hektare. Berdasarkan penilaian teknis Kementerian Pekerjaan Umum, lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena berada di pinggir jalan, sementara kebutuhan minimal Sekolah Rakyat sekitar 8 hektare.
"Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat," kata Syukur.
(anl/ega)
