Jakarta -
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara menyerahkan buku 'DPD RI di Tengah Dinamika Kedaerahan' kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Buku tersebut mengulas kiprah hingga tantangan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tengah dinamika hubungan pusat dan daerah.
Penyerahan buku dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8). Buku diserahkan di sela Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi, Kelompok DPD RI di MPR RI, dan Alat Kelengkapan MPR RI. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI 2026 menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dedi menjelaskan buku tersebut merupakan bunga rampai yang menghimpun gagasan para anggota DPD RI, akademisi, dan sejumlah tokoh mengenai peran DPD RI sebagai lembaga negara sekaligus representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai penulis yang kemudian diramu menjadi satu kesatuan. Kami ingin membangun tradisi intelektual di lingkungan Kelompok DPD RI di MPR RI agar terus memberikan kontribusi pemikiran melalui karya tulis yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun para pengambil kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/08/2026).
Menurut Senator asal Sumatera Utara tersebut, buku itu juga mengulas dinamika perjuangan DPD RI dalam memperkuat perannya sebagai lembaga perwakilan daerah, baik melalui fungsi legislasi, pemberian pertimbangan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
"Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bagaimana DPD RI, dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, terus berupaya memberikan pandangan, masukan, dan kontribusi terhadap berbagai kebijakan nasional yang berdampak bagi daerah," katanya.
Dedi menilai dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus berkembang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah karena cenderung bersifat sentralistis. Berbagai persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam buku tersebut.
Ia berharap buku itu dapat menjadi referensi bagi anggota DPD RI, pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, hingga masyarakat luas untuk memahami peran strategis DPD RI dalam memperkuat sistem ketatanegaraan sekaligus memperjuangkan aspirasi daerah.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kata pengantarnya menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku DPD RI di Tengah Dinamika Kedaerahan. Menurutnya, buku tersebut menjadi referensi penting dalam memperkaya khazanah pemikiran mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Dewan Perwakilan Daerah RI memiliki peran konstitusional yang strategis sebagai representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di tengah dinamika hubungan pusat dan daerah yang terus berkembang, kehadiran buku ini menjadi sangat relevan untuk mengulas berbagai persoalan kedaerahan secara komprehensif, mulai dari pengawasan kebijakan, otonomi daerah, ketahanan pangan, penanggulangan bencana ekologis, hingga peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional," katanya.
Ia juga mengapresiasi seluruh penulis dan pihak yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut. Ia berharap karya tersebut dapat memperkaya diskursus mengenai penguatan sistem ketatanegaraan sekaligus pembangunan daerah.
Buku setebal 424 halaman itu merupakan kumpulan tulisan para pimpinan dan anggota Kelompok DPD RI di MPR RI bersama para akademisi yang disusun berdasarkan hasil diskusi publik. Sejumlah akademisi dan tokoh turut berkontribusi dalam penyusunannya sebagai bagian dari upaya menghadirkan berbagai perspektif mengenai dinamika hubungan pusat dan daerah di Indonesia.
Lihat juga Video: Perpusnas Akui Efisiensi Ganggu Giat Literasi, Gak Bisa Bagi Buku Lagi
(akn/ega)
