Jakarta -
Empat kepala daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru menegaskan kesiapan daerah masing-masing dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Komitmen ini disampaikan saat bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial.
"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan program yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan," tegasnya.
Ia mengungkapkan urgensi program Sekolah Rakyat terlihat dari tingginya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Saat ini, masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.
"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," katanya.
Sebagai solusi, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school dan fasilitas berstandar unggulan. Selain memperoleh pendidikan, siswa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan (snack), laptop, hingga delapan stel seragam.
"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," jelasnya.
Agus Jabo menilai sistem boarding school dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang layak. Melalui sistem tersebut, siswa memperoleh lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif untuk belajar sekaligus membangun karakter.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyekolahkan anak. Karena itu, pemerintah menjalankan intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat dengan menyekolahkan anak, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga sehingga perubahan yang dihasilkan berlangsung berkelanjutan.
Renovasi 10.000 Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga juga memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
Karena itu, Agus Jabo juga mengajak pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan.
"Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ucapnya.
Pemda Agam-Buru Siapkan Lahan Sekolah Rakyat
Komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun mulai diwujudkan melalui kesiapan penyediaan lahan di sejumlah wilayah.
Bupati Agam Benni Warlis mengatakan telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," papar Benni.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Ia juga menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari proses verifikasi.
"(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," imbuh Aulia.
Senada, Bupati Buru Ikram Umasugi tengah berproses menyiapkan lahan beserta sertifikatnya. Sementara itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," pungkas Adios.
Sebagai informasi, turut hadir dalam audiensi Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.
Hadir pula Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari.
(anl/ega)
