Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta warga mewaspadai potensi bencana saat hujan deras. Saat ini, wilayah tengah Aceh mulai kembali dilanda banjir dan longsor.
"Gubernur minta seluruh pihak agar waspada potensi bencana, karena sekarang musim hujan. Bencana hidrometeorologi setahun lalu membuat tanah di kawasan bencana belum kokoh dan labil," kata Mualem lewat juru bicara Pemprov Aceh, Nurlis Effendi, seperti dilansir Antara, Rabu (16/9/2026).
Bencana banjir dan longsor mulai kembali melanda Aceh dalam dua hari terakhir. Wilayah yang terdampak antara lain berada di dataran tinggi Aceh Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurlis mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir terjadi di Desa Badak dan Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues, pada Minggu (13/9) siang. Berikutnya, tanah longsor terjadi di Kecamatan Putri Betung. Longsor menyebabkan ruas jalan Blangkejeren-Kutacane tidak dapat dilalui
Banjir juga terjadi di Aceh Tenggara pada Minggu (13/9) malam. Ada 11 desa terdampak banjir di lima kecamatan. Banjir menyebabkan rumah warga terendam lumpur, tanggul jebol, serta akses jalan terganggu.
Longsor juga terjadi di Aceh Tengah pada Senin (14/9) dini hari. Longsor terjadi di empat kecamatan.
Bencana itu menyebabkan 13 orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Seluruh korban luka dirawat di RSUD Datu Beru.
"Dilaporkan, saat ini sudah dilakukan upaya penanganan evakuasi korban dan pembersihan material longsor. Selain itu, juga pemantauan kondisi wilayah dan pendataan lanjutan," ujar Nurlis.
Nurlis menyebutkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Aceh berada dalam status waspada hujan sedang-lebat mulai September ini. Dia menyebut Mualem telah memerintahkan langkah mitigasi sejak dini.
"Kolaborasi penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respons di lapangan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama," kata Nurlis.
Tonton juga video "Paripurna Setuju RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR"
(haf/idh)
