Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung penanganan tuberkulosis (TB). Upaya ini ditunjukkan melalui penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk dukungan Wali Kota Magelang terhadap penanganan TB.
Wiyagus meyakini penandatanganan pakta tersebut telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan penanganan TB mendapat dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"[Dari yang] ditampilkan kepada kami tadi dalam bentuk pakta integritas sebagai bentuk komitmen dari Pak Wali, yaitu dukungan dalam penanganan tuberkulosis ini sungguh sangat baik dan ini perlu dicontoh oleh kepala daerah yang lain," jelas Wiyagus dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah Kota Magelang di RSUD Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2026).
Wiyagus mengatakan upaya tersebut sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menetapkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan konkuren wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.
"Masalah kesehatan ini memang kita harus concern, karena dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini juga merupakan urusan pemerintahan, ya konkuren, wajib dan langsung terkait dengan pelayanan dasar," jelas Wiyagus.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya memastikan penanganan TB berjalan hingga pada aspek pelaksanaan, termasuk ketersediaan obat. Menurutnya, persoalan tersebut masih menjadi perhatian dalam penanganan TB di sejumlah daerah.
Untuk memastikan perkembangan penanganan TB, Wiyagus menyampaikan pemerintah pusat akan kembali melakukan kunjungan ke Kota Magelang bersama Wakil Menteri Kesehatan pada tiga bulan mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek progres penanganan TB sekaligus memastikan langkah tindak lanjut yang telah disiapkan Pemda.
Ia menambahkan, sebelum melakukan kunjungan ke daerah, pemerintah pusat akan berdiskusi dengan Pemda untuk mempersiapkan langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan TB. Upaya tersebut menjadi bagian dari akselerasi penanganan TB yang dilakukan secara kolaboratif.
"Sebelum kita kunjungan ke daerah, kita akan Zoom dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan tuberkulosis ini. Jadi ada akselerasi, karena target kita 3 tahun ke depan ini 0 [pengidap tuberkulosis], dan saya yakin kita bisa kalau dilakukan secara berkolaborasi," pungkasnya.
(akn/ega)
