Jakarta -
Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos), Agus Jabo Priyono mendorong penguatan program pemberdayaan bagi keluarga rentan di Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat, sebagai langkah strategis pengentasan kemiskinan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang dipimpin Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Ruang Rapat Lantai 6, Working Space Kemensos.
Dalam arahannya, Agus menegaskan pentingnya perluasan kuota program pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Agus menyampaikan secara nasional, terdapat sekitar 2 juta KPM yang diharapkan mendapat intervensi pemberdayaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), kuota yang disetujui saat ini mencapai 200 ribu KPM meningkat signifikan dari sebelumnya sekitar 15 ribu KPM.
"Kita dorong agar kuota ini terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak keluarga, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat, dapat mandiri secara ekonomi," ujar Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).
Agus meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan pengecekan kuota Penerima Bantuan iuran (PBI). Agus menegaskan Kemensos melakukan pemutakhiran data setiap bulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Mensos.
"Bagi yang sudah tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan, sementara masyarakat yang membutuhkan, terutama penderita penyakit katastropik, dapat diusulkan untuk dimasukkan atau dilakukan reaktivasi," jelas Agus.
Agus juga menekankan pentingnya koordinasi antara dinas sosial (dinsos) kabupaten dan provinsi agar pemutakhiran data berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan upaya daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat dengan merintis dua lokasi di Polewali Mandar dan Mamuju.
Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana tengah berlangsung, dengan dukungan lahan seluas 6-8 hektare.
Ia juga memaparkan kondisi sosial ekonomi Sulbar yang masih menghadapi tantangan. Tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,4%, sementara kemiskinan umum berada di angka 10,17%.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui angka nasional, yakni mencapai 5,36%.
"Kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam program Penerima Bantuan Iuran, karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui mekanisme subsidi silang," ujar Suhardi.
Selain itu, Suhardi menyoroti masih adanya masyarakat miskin ekstrem yang belum terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), meskipun telah melalui proses penelusuran dan verifikasi lapangan.
Pemda pun berharap adanya dukungan sarana pasca-pemetaan agar kelompok tersebut dapat diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM, termasuk pengrajin tenun, melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran produk secara daring maupun luring.
Sementara, Direktur Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena menyampaikan perkembangan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat di Sulbar.
Untuk wilayah Mamuju, terdapat kuota sebanyak 106 orang tua, sedangkan di Polewali Mandar sebanyak 71 orang tua, dengan 24 di antaranya belum melalui asesmen.
Adapun Kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini belum mengajukan program Sekolah Rakyat.
Ia menambahkan program pemberdayaan diawali dengan asesmen terhadap lokasi dan potensi kewirausahaan orang tua siswa, dengan sasaran kelompok desil 1-4.
"Pendampingan ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Ketut Supena.
Selain itu, Kemensos juga membuka peluang pengajuan program bagi komunitas adat terpencil sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Melalui sinergi ini, diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan orang tua secara berkelanjutan.
(prf/ega)
