Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong optimalisasi pemanfaatan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi. Menurutnya, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas huntara yang sudah tersedia.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai percepatan penanganan pengungsi pasca bencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3).
"Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih berada di tenda. Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.
"Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas," lanjutnya.
Tito menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar, salah satunya adalah Aceh Tamiang.
"Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang," tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan agar pemerintah memiliki data akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.
Menurutnya, data itu diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
"Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden," tutup Tito.
(anl/ega)
