Jakarta -
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengadakan Lomba Kampung Pancasila 2026. Kompetisi tingkat kota ini melibatkan 1.360 RW yang tersebar di 153 kelurahan se-Surabaya. Langkah strategis ini menjadi upaya memperkuat semangat gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjadikan momen lomba ini untuk menghidupkan kembali nilai luhur Pancasila dalam keseharian. Menurutnya, budaya gotong royong serta sikap saling tolong-menolong adalah kekuatan warga yang wajib dijaga.
"Tujuan Lomba Kampung Pancasila itu adalah kembali lagi mengutamakan gotong royong seperti filosofi Pancasila. Saya berharap dengan kembali kepada Kampung Pancasila ini, maka gotong royong, saling tolong menolong dan menjaga dilakukan di Kota Surabaya," kata Eri pada keterangan tertuilsnya, Senin (21/9/2026).
Eri menyadari berbagai ragam persoalan sosial di tengah masyarakat tidak akan mampu diselesaikan sepihak oleh Pemkot Surabaya. Sinergi seluruh elemen mulai dari tingkat RT, RW, hingga LPMK menjadi fondasi utama dalam membangun kota.
"Surabaya maju bukan karena wali kotanya, tapi karena warganya yang ditopang oleh gotong-royong yang menjadi ciri khas Pancasila. Siapa yang bisa menggerakkan adalah RT, RW, LPMK dan seluruh warga Kota Surabaya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses penjurian Lomba Kampung Pancasila bersandar pada empat pilar penilaian utama, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat pilar krusial ini diharapkan mampu diterapkan secara berkelanjutan dalam keseharian warga.
"Insyaallah ketika itu berjalan, maka lingkungan juga akan terjaga, ekonomi akan bergerak, jiwa-jiwa sosial saling membantu akan bergerak. Karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan apa pun itu diselesaikan (sendiri) oleh wali kota," katanya.
Pemkot Surabaya menerjunkan langsung jajaran Perangkat Daerah (PD) sebagai pendamping aktif (pengampu) di setiap kampung. Kehadiran aparat pemerintah dinilai mutlak untuk memberikan teladan nyata, bukan sekadar menyusun kebijakan.
"Jadi pemerintah kota itu harus menjadi bagian, bukan hanya memerintah, tapi bagaimana memberikan contoh. Karena itulah setiap PD menjadi pengampu," kata Eri.
"Makanya pengampu itu akan menjaga kampungnya. Bisa tidak dia menjaga lingkungannya, (menjaga) ekonominya bergerak, (menjaga) sosial budayanya berjalan dan (menjaga) gotong royongnya berjalan," sambungnya.
Pemkot dipastikan akan menyiapkan evaluasi ketat terhadap kinerja setiap PD pengampu di lapangan. Eri menegaskan instansi yang gagal membina wilayahnya akan menerima teguran keras berupa tanda bendera hitam.
"Karena pemerintah itu tidak hanya bertugas terkait anggaran dan lainnya, tapi bertugas mengembalikan bagaimana gotong royong, bagaimana jiwa-jiwa Pancasila itu dijalankan, bukan hanya dibaca pada waktu upacara, tapi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.
Eri berharap kompetisi ini dapat melahirkan perubahan positif dan nyata di setiap sudut perkampungan.
"Saya berharap output dan outcome dari lomba Kampung Pancasila ini adalah perubahan kampung yang aman, kampung yang tidak ada pencurian motor, kampung yang bisa ramah anak dan perempuan, kampung yang sejahtera. Insyaallah saya yakin itu bisa terwujud dengan kampung Pancasila. Karena sejatinya Surabaya memiliki budaya arek yang memang saling menolong dan saling gotong royong," harapnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Kampung Pancasila sekaligus Kepala BPBD Kota Surabaya, Irvan Widyanto menjabarkan secara teknis mengenai empat pilar basis penilaian tersebut.
"Lomba Kampung Pancasila basis penilaiannya pada empat pilar. Pertama terkait dengan pilar lingkungan, pilar kemasyarakatan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya," kata Irvan.
Fokus penilaian pilar lingkungan menitikberatkan pada program pengurangan sampah melalui praktik pemilahan mandiri. Pilar kemasyarakatan mencakup jaminan keamanan lingkungan, seperti keberadaan CCTV dan jadwal jaga malam. Adapun pilar ekonomi menyoroti kepedulian warga dalam membantu masyarakat kurang mampu dan geliat UMKM.
"Artinya, di level RT dan RW bagaimana warga yang mampu bisa membantu warga yang kurang mampu. Itu filosofinya," tegas Irvan.
Pilar sosial budaya berfokus pada kualitas hidup seperti akses kesehatan, pendidikan, dan atensi terhadap anak putus sekolah. Irvan menerangkan tahapan lomba tingkat kota ini akan bergulir panjang sejak September hingga Desember 2026.
"Jadi di tahapan itu ada launching, pendaftaran secara online dan seleksi administrasi," terang Irvan.
Tahap seleksi administrasi nantinya akan merujuk pada rekam jejak data di dalam aplikasi Sayang Warga.
"Dari proses penilaian dilanjutkan melalui verifikasi lapangan. Nah, verifikasi lapangan ini langsung dilakukan oleh tim juri dari perangkat daerah pemerintah kota, akademisi, media, dan praktisi," tutur Irvan.
"Semua pilar tetap saling mempengaruhi, tapi penilaian yang terbesar nanti berasal dari pilar lingkungan dan pilar ekonomi," tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Eddy Christijanto memandang program kompetisi ini berakar dari kultur asli warganya.
"Sebenarnya kehidupan masyarakat di Surabaya itu nilai-nilai Pancasila sudah membumi. Ini bagaimana kita ingin bangkitkan kembali dalam bentuk semacam sistem sehingga masyarakat bisa melihat nilai-nilai Pancasila di Surabaya itu penerapannya seperti ini, yang penting kita ingin program itu semuanya dampaknya ke masyarakat, maju bareng, sejahtera bareng, sehat bareng," ujar Eddy.
Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran hadiah khusus bagi 35 RW terbaik berdasarkan jumlah klasifikasi rukun tetangganya.
"Jadi dari 200 besar itu nanti diambil 35 besar. Nah, 35 besar itu nanti klasifikasinya RW itu ada yang jumlah RT-nya 7 atau lebih, ada yang RW jumlah RT-nya kurang dari 7," jelas Eddy.
"Jadi dari 200 RW tersisa 35 RW. Nah, kalau sudah masuk 200 besar masing-masing (165 RW) akan dapat bantuan Rp 10 juta," tambahnya.
Agenda Lomba Kampung Pancasila 2026 ini dijadwalkan bakal ditutup secara meriah melalui malam penganugerahan pada 11 atau 12 Desember mendatang.
"Program Kampung Pancasila insyaallah akan terus berlanjut siapapun wali kotanya, siapapun pejabatnya. Karena ini demi kebaikan seluruh warga Surabaya," pungkasnya.(ADV)
(prf/ega)
