Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh Unit Kerja (UKE) di Kementerian Sosial. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit untuk memastikan program berjalan optimal.
"Ketika kita membahas Sekolah Rakyat, pada dasarnya adalah ini bisnis semua UKE, bisnis semua unit kerja. Karena di sana ada anak-anak yang perlu direhabilitasi karena memiliki masalah-masalah tertentu, karena di Sekolah Rakyat juga butuh pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat internal yang dihadiri seluruh jajaran pejabat Kementerian Sosial di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya membangun kesadaran seluruh unit, agar bekerja sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menuturkan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan, dengan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian setelah anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis, secara simultan orang tua atau keluarganya juga mendapatkan intervensi secara terintegritas.
"Orang tuanya diberi perlindungan dan jaminan sosial, orang tuanya diberi PBI, orang tuanya direhabilitasi, orang tuanya didorong untuk bisa lebih berdaya, sehingga antara anak dan keluarganya menjadi kesatu-kesatuan untuk diintervensi secara bersama-sama agar mereka graduasi," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran untuk melakukan perencanaan yang baik, terutama dalam proses rekrutmen siswa, mengingat Sekolah Rakyat mendapatkan target tambahan.
"Sekolah Rakyat ada target tambahan dari Presiden, kalau sekarang sudah 100 (Gedung), sekarang dalam proses itu 100 lagi sampai 150. Sehingga tahun depan itu ada (sekitar) 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa menampung sekurang-kurangnya itu 140 ribu (siswa)," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya proses pengadaan barang. Ia mengingatkan agar setiap pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang presisi dengan harga yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dilapangan.
"Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial," tegasnya.
Selain Sekolah Rakyat, dalam rapat ini, Gus Ipul juga menyampaikan beberapa hal penting untuk memberikan arah dalam mempersiapkan tahun 2027. Hal ini meliputi digitalisasi bansos, pemutakhiran DTSEN, hingga proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Turut hadir pada rapat ini antara lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono. Jajaran Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, serta pejabat terkait lainnya.
Lihat juga Video: Kemensos dan Kemenpar Bersinergi Bangun Sekolah Rakyat
(akn/ega)
