Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan isu kerja sama udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan blanket overflight. Sugiono meluruskan bahwa terminologi yang benar adalah overflight access, yang memiliki makna dan mekanisme berbeda.
"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono kepada wartawan di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, wacana tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang masih akan melalui proses pembahasan sesuai mekanisme di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, memastikan setiap keputusan tetap berlandaskan konstitusi serta mengutamakan kepentingan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya, itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional, itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," ujarnya.
Sugiono menjelaskan konsep overflight access bukan hal baru dalam hubungan antarnegara. Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, terbuka menjalin perjanjian serupa dengan negara lain selama mekanisme dan implementasinya jelas.
"Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya nggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa," ucapnya.
Sugiono juga membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai rencana tersebut dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik global. Menurutnya, dengan situasi saat ini, Indonesia pasti akan terdampak meski secara tak langsung.
"Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan, apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini," ucapnya.
Sekjen Partai Gerindra itu menambahkan, di tengah dinamika global, Indonesia tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampak situasi dunia. Namun pemerintah akan memastikan setiap kebijakan luar negeri tidak mengorbankan kedaulatan maupun posisi strategis Indonesia.
"Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua undang-undang," ujarnya.
"Yang intinya adalah bahwa, satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," lanjut Sugiono.
Simak juga Video Ketua Komisi I Sudah Telepon Menhan: Tak Ada Kedaulatan Udara RI Diberikan ke AS
(eva/rfs)
