Jakarta -
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono secara resmi membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, hari ini. Forum strategis ini mempertemukan Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHSC), dan Sawit Watch.
Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II sebagai pijakan utama dalam melahirkan rekomendasi nyata untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi serta meretas jalan hilirisasi perkebunan rakyat.
"Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat," ujar Ferry Juliantono dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memaparkan adanya ketimpangan yang masih membayangi tata kelola industri kelapa sawit nasional.
"Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri," ungkapnya.
Dia mencontohkan keberhasilan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam.
"Praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi oleh jaringan kelompok tani lainnya melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta inkubasi manajemen dari kalangan akademisi dan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN)," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan bahwa Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum krusial untuk memastikan tanah objek reforma agraria (TORA)-khususnya dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi-benar-benar dikelola oleh perkebunan rakyat melalui wadah koperasi yang mandiri.
Henry menambahkan dukungan Kementerian Koperasi dalam memfasilitasi gelaran konferensi ini menjadi pijakan penting bagi konsolidasi organisasi petani untuk mengintegrasikan penguasaan tanah dengan model bisnis yang berkelanjutan.
"Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh," tutup Henry.
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II ini dijadwalkan berlangsung dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Ketua Umum SPI Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit Sabarudin, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman, Direksi LPDB Koperasi, Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Prof. Yudi Aziz, serta para pimpinan organisasi petani, koperasi perkebunan, dan peserta konferensi.
Lihat juga Video: Momen Nusron Wahid Hadiri Rapat RUU Reforma Agraria Hari Ini
(akn/ega)
