Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan. Pembahasan tersebut dilakukan pada Selasa (14/4) bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam arahannya, Tito mengimbau jajaran BNPP untuk memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini menyasar kawasan perbatasan dengan total anggaran perbaikan sebanyak 15.000 unit RTLH di wilayah perbatasan.
"Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito juga menugaskan BNPP untuk memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk menentukan jumlah unit yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Untuk memperoleh data detail masyarakat penerima manfaat, BNPP diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, BPS telah memiliki data komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di RTLH. Hal ini diharapkan dapat memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.
"Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," tuturnya.
Lebih lanjut, Tito meyakini bahwa program renovasi RTLH tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme. Ia menilai masyarakat perbatasan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
"Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan," pungkasnya.
Simak juga Video 'MenPKP-Mendagri Bertemu: Bahas Program Perumahan 2026':
(akn/ega)
