Jakarta -
Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon telah melaporkan 49 nama yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Adapun dari 49 tokoh yang diusulkan, sebanyak 24 nama di antaranya menjadi prioritas,
Dari para tokoh yang diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, termasuk di antaranya. Fadli mengatakan nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, termasuk pengusulan sebelumnya pada 2011 dan 2015, dan semua pengusulan tersebut telah memenuhi syarat.
Sebelumnya, Fadli telah menerima 40 usulan nama penerima gelar pahlawan nasional dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, usai pembahasan hasil rapat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Ia menekankan seluruh proses pengusulan nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara ketat dan transparan, dengan melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua nama yang diajukan, telah melalui penelitian, pengkajian, dan pendalaman secara objektif, melibatkan berbagai lapisan pemerintahan dari kabupaten, kota, provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Proses ini memastikan semua calon pahlawan memenuhi syarat yang ditetapkan," jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).
Fadli menambahkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa bagi Indonesia. Pemerintah akan mengumumkan daftar tokoh penerima gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun, keputusan akhir tetap berada di hak prerogatif Presiden.
Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyampaikan pandangannya mengenai pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. "Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sesuatu yang sangat patut, meskipun terlambat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, beliau menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa dan negara," kata Din Syamsuddin.
Ia menjelaskan kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional, yang sering disebut sebagai Bapak Pembangunan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia juga menyoroti aspek hubungan Soeharto dengan umat Muslim Indonesia.
"Soeharto menunjukkan diri sebagai seorang yang punya komitmen kepada Islam, bukan secara subjektif, tapi secara objektif. Mayoritas penduduk bangsa Indonesia adalah Muslim, dan membangun rakyat Indonesia juga membangun Muslim, dan memang banyak yang tidak suka dengan dekatnya Soeharto kepada Islam di akhir masa kepemimpinannya. Namun, sejarah telah mencatat," jelas Din Syamsuddin.
Tokoh Muhammadiyah tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menyikapi penetapan ini dengan bijaksana. Ia menegaskan pengakuan terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak menghapus jasa tokoh lain, termasuk Presiden Soekarno sebagai proklamator bangsa.
"Marilah kita terima ini dengan penuh kebijaksanaan. Tentu juga Soekarno harus diakui sebagai proklamator, sebagai presiden. Bahwa ada kesalahan dari seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinan itu sangat-sangat mungkin. Asalkan jangan melakukan pelanggaran konstitusional," pungkasnya.
(ega/ega)
