Jakarta -
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang meminta tambahan anggaran Rp 1,99 triliun dari pagu indikatif 2027 Rp 1,01 triliun. Putra Nababan mengatakan argumentasi Menpar Widiyanti kurang pas dalam meminta anggaran.
"Saya langsung saja ada minta uangnya berapa, mintanya Rp 1,99 triliun, berarti mintanya itu 200% kenaikan dari pagu indikatifnya yang adalah Rp 1,01 triliun. Nah, ini nanti saya mengarah ke argumentasi Kemenpar ini agak kurang pas kalau mau minta tambahan uang," kata Putra saat rapat kerja dengan Menpar di Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Putra menyampaikan, tren pemotongan di Kemenpar sudah terjadi sejak 2025. Menurut dia, penurunan itu terjadi hingga 2027.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menduga ini, kalau anak Jaksel bilang beberapa tahun lalu, ini kode keras Bu Menteri, kode keras dari otoritas fiskal, satu uangnya memang gak ada, atau ada prioritas nasional yang bukan pariwisata, apakah itu ketahanan pangan, energi, makan bergizi, dan lain sebagainya," ucap Putra.
Selanjutnya, Putra menyoroti argumentasi Menpar yang membandingkan tambahan anggaran dengan devisa. Menurut dia, ada data yang menunjukkan bahwa dengan anggaran sedikit justru menghasilkan devisa lebih besar.
"Kemudian, saudara Menteri menyandingkan dengan devisa pariwisata, di sini lah yang menurut saya ada kefatalan di dalam meminta tambahan anggaran, kenapa? Karena pada 2016, yang saudara Menteri sampaikan, anggaran, bukan hanya ideal, anggaran tertinggi, honeymoon ini, mencapai Rp 5,41 triliun, devisanya cuma Rp 150 triliun. Lalu, di 2024, yang kata saudara Menteri adalah anggaran ideal, itu anggarannya menyusut separuhnya jadi 3 triliun, tapi devisanya melonjak 2 kali lipat Rp 269 triliun," ujar dia.
"Jadi dikasih anggaran besar devisanya Rp 150 triliun, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini. Saya harus berdiri melihat ini di Lapangan Banteng, Keuangan. Menarik ini, ternyata dengan anggaran kecil ada lompatan," sambung dia.
Putra memandang pihak otoritas fiskal menyadari bahwa pariwisata tidak memerlukan anggaran besar.
"Jadi otoritas fiskal ini sadar bahwa sektor pariwisata ini berjalan secara organik melalui mekanisme pasar, tanpa perlu disuapin anggaran negara, rupiah murni secara berlebihan. Ini yang saya bilang, autopilot," tutur dia.
Karena itu, Putra memandang seharusnya Menpar tidak menayangkan perbandingan anggaran tersebut. "Ini yang saya maksudnya tadinya saya pikir jangan dimasukin slide ini, apa lagi komparasi, justru melemahkan ini," imbuh dia.
Lihat juga Video 'Usulan Purbaya: Anggaran Kemenkeu 2027 Rp 49,80 T':
(maa/amw)
