Komnas Haji meminta wacana war tiket haji yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dikaji lebih mendalam. Komnas Haji memberikan sejumlah catatan agar penyelenggaraan haji lengkap untuk ibadah jemaah haji.
"Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat atau belum menjadi momentum yang tepat begitu ya. Kenapa? Kalau kita bayangkan ticket war itu adalah berebut tiket seperti halnya tiket konser begitu ya, tiket entertain atau acara-acara olahraga, saya kira gagasan ini perlu disempurnakan dan mempertimbangkan beberapa hal," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Mustolih menilai war tiket haji butuh koneksi internet, sehingga apakah nantinya sistem war tiket akan menguntungkan calon jemaah haji di perkotaan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 juga dinilai belum kompatibel untuk sistem war tiket karena belum diatur secara lengkap.
"Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar masih lansia dan kemudian kemampuan menggunakan IT juga sangat terbatas dengan pendidikan juga menengah ke bawah," ujarnya.
Posisi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai pihak penyalur jemaah haji. Sementara itu kan kapasitas di Arab Saudi terbatas, oleh sebab itu Arab Saudi memberlakukan sistem kuota kepada negara-negara pengirim jemaah.
"Kenapa kemudian terjadi antrean panjang gitu ya, karena memang namanya haji itu kan dilaksanakan di tempat tertentu dan di waktu tertentu, waktunya kapan? Waktunya adalah di bulan haji tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain, kemudian tempatnya juga tertentu," ucap Mustolih.
Permasalahan kuota haji bukan hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara muslim besar lainnya termasuk Arab Saudi. Mustolih mencontohkan Malaysia, namun negeri jiran itu tidak melakukan war tiket.
"Nah karena itu saya kira ide tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya. Karena memang dan kemudian mempertimbangkan juga bagaimana dengan jemaah haji yang saat ini jumlannya 5,7 juta begitu ya, yang sudah antre sudah bayar gitu ya itu dengan adanya tiket war itu juga perlu dipertimbangkan juga. Kemudian kalau ada tiket war berarti kan dia daftar langsung berangkat juga berarti biayanya lebih besar lah," sebutnya.
Mustolih mengedepankan wacana Indonesia bernegosiasi dengan negara-negara yang mendapatkan kuota jemaah haji namun penyerapannya tak maksimal. Indonesia dinilai dapat menggunakan kesempatan itu untuk jemaah haji Tanah Air.
"Satu hal yang sebetulnya begini, wacana yang dimuncul itu adalah bagaimana kalau Indonesia ini melakukan lobby kepada negara-negara yang diberikan kuota jemaah haji oleh Saudi tapi kemudian tidak terserap secara maksimal. Biasanya negara-negara yang mayoritas penduduknya itu non muslim atau penduduk muslimnya itu minoritas, Singapura, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, itu kan mereka diberikan kuota tapi kan tidak optimal. Dulu sempat ada wacana bahwa bagaimana kalau Indonesia mengkoordinasi lobby negara-negara tersebut untuk melimpahkan porsi yang tidak terserap kepada negara kita," imbuhnya.
Kemenhaj diketahui tengah mengkaji wacana sistem 'war tiket' ibadah haji tanpa harus mengantre. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Prabowo memastikan calon jemaah yang sudah mengantre akan tetap diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci.
"Prioritasnya duluan untuk yang sudah ngantre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama," kata Dahnil kepada wartawan, Minggu (12/4).
Simak juga Video DPR soal Wacana War Tiket Haji: Itu Tak Mau Kerja, Suruh Orang Berebut
(rfs/imk)
