Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan program Sekolah Rakyat diawali dari kejujuran. Ia mengatakan masih ada jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.
Pesan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri; Bupati Solok Selatan, Khairunas; Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih; dan Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial.
"Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah," katanya didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia menjelaskan anak tidak sekolah tersebut mungkin berada di sekitar kita, tetapi keberadaannya tidak disadari sehingga belum terbawa dalam proses pembangunan.
"Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, nggak usah jauh-jauh di Papua, nggak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah," ujarnya.
Anak-anak tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto disebut 'the invisible people', yakni keluarga yang penderitaannya tidak tampak dan mendapat perhatian khusus melalui hadirnya Program Sekolah Rakyat.
Berlandaskan hal tersebut, ia mengajak para kepala daerah yang hadir untuk turut mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di masing-masing daerah, termasuk percepatan pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat sesuai target Presiden, yaitu satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat.
"Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para gubernur, bupati, wali kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya," ungkapnya.
Selain kolaborasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Ia menjelaskan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data.
Pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan operator desa/kelurahan maupun dinas sosial.
Selain itu, terdapat jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp center.
"Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggagas Program Sekolah Rakyat.
Ia berkomitmen terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskan program tersebut.
Sebagai informasi, saat ini tengah dibangun gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga lokasi di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
"Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta pejabat terkait lainnya.
Lihat juga Video Mensos Ajukan Anggaran Sekolah Rakyat Naik 2x Lipat Jadi Rp8 T untuk 2027
(prf/ega)
