Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Program ini menggunakan mekanisme penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pesan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah di ruang rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
"Tidak ada pembukaan pendaftaran. Ingat, semua harus paham ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di daerah tersebut, verifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil verifikasi selanjutnya harus mendapat persetujuan dari orang tua calon siswa dan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Gus Ipul menegaskan, akurasi proses di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
"Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menekankan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarganya.
Menurut dia, anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat akan diiringi dengan program pemberdayaan bagi orang tua. Bentuk dukungannya antara lain perbaikan rumah, akses ke Koperasi Desa Merah Putih, hingga jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN. Dengan pendekatan itu, keluarga diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
"Jadi nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi," kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. "Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat," katanya.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen disebut telah berjalan di lebih dari 100 titik di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan bagi sekitar 4 juta anak di Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat juga tidak menerapkan tes akademik. Proses seleksi dilakukan melalui tes kesehatan dan pemetaan bakat atau talent mapping untuk mengenali potensi siswa sejak dini, baik dalam bidang sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.
Fasilitas yang disiapkan meliputi asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, serta dukungan pembelajaran digital. Setiap siswa dan guru juga difasilitasi laptop, sementara ruang kelas dilengkapi papan tulis digital atau smartboard.
"Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan," tutup Gus Ipul.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut positif program Sekolah Rakyat. Ia berharap daerahnya dapat menjadi prioritas pelaksanaan program tersebut, mengingat masih banyak anak dari keluarga prasejahtera yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan (Sekolah Rakyat), Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim," kata Nanda.
Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah pun menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menggunakan APBD guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kalau perlu pemerataan tanah (untuk pembangunan Sekolah Rakyat), kami siap menggunakan dana kami sendiri supaya nanti bisa memenuhi standar dari Satker KemenPU. Kami juga mohon dukungan Pak Menteri mudah-mudahan Oktober bisa berjalan dan anak-anak kami yang dari OKU bisa tertampung karena animo tinggi," kata Teddy.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran hadir Kepala Bappeda Adhytia Hidayat dan Kepala Dinas Sosial M. Zuriadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Romson Fitri dan Kepala Dinas Sosial Iwarman.
(prf/ega)
