Jakarta -
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu dampak berantai terhadap stabilitas keamanan global, termasuk bagi Indonesia. PB HMI pun menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
"Perang di kawasan Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Dalam sistem keamanan global yang saling terhubung, setiap eskalasi militer memiliki implikasi strategis yang dapat memengaruhi stabilitas negara-negara lain, termasuk Indonesia," ujar Ketua Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
PB HMI menilai terdapat sejumlah potensi efek domino yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Pertama, gangguan terhadap stabilitas energi global akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat distribusi minyak dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menjadikan fluktuasi harga minyak global berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik dapat memengaruhi stabilitas keamanan maritim internasional.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada jalur perdagangan strategis dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan jalur pelayaran global.
"Gangguan terhadap stabilitas kawasan dapat meningkatkan risiko keamanan maritim, mulai dari gangguan jalur perdagangan hingga meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik," kata Rifyan.
Selain itu, PB HMI mengingatkan potensi dampak sosial di dalam negeri, khususnya terkait dengan munculnya narasi ekstremisme atau polarisasi ideologis yang kerap memanfaatkan konflik internasional sebagai alat propaganda.
Menurut dia, stabilitas nasional harus dijaga melalui penguatan literasi geopolitik publik, pengawasan terhadap propaganda digital, serta pendekatan moderasi dalam merespons konflik internasional.
PB HMI menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global harus tetap berlandaskan konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Politik luar negeri bebas aktif harus diwujudkan melalui diplomasi yang aktif, kontribusi terhadap perdamaian dunia, serta penguatan kerja sama regional dalam menjaga stabilitas keamanan global," jelas Rifyan.
Sebagai organisasi kader bangsa, Rifyan juga menegaskan komitmen PB HMI untuk berperan dalam membangun kesadaran publik terhadap dinamika geopolitik internasional. HMI pun mendorong penguatan diskursus intelektual di kalangan generasi muda mengenai hubungan antara konflik global dan ketahanan nasional.
Dia pun berharap pemerintah Indonesia dapat terus memperkuat kesiapsiagaan nasional, baik dalam aspek diplomasi, ekonomi, energi, maupun pertahanan, guna mengantisipasi potensi dampak dari konflik global yang makin kompleks.
"Konflik global harus menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, energi, dan sosial. Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah," kata Rifyan.
(zap/aud)
