Jakarta -
Sekjen Partai Golkar M Sarmuji sepakat dengan usulan Mendagri Tito Karnavian yang meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di pilkada. Sarmuji mengatakan kepala daerah yang diusung Golkar merupakan tanggung jawab partai.
"Betul, itu yang dikatakan Mendagri itu sepenuhnya benar ya. Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional," kata Sarmuji kepada wartawan saat acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/8/2026).
Sarmuji mengatakan partai berkewajiban melatih kader yang ditugaskan menjadi pejabat publik bahkan sebelum kader tersebut menjadi pejabat publik. Hal tersebut diperlukan agar kader tersebut tidak keluar jalur saat menjadi pejabat publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu, partai berkewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya," katanya.
Meski begitu, Sarmuji kembali mempersoalkan mahalnya biaya politik saat ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu yang membuat kepala daerah rawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Tetapi, ada faktor yang tidak terhindarkan, yang harus juga dievaluasi, yang selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam akal sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan," katanya.
Sarmuji mendorong agar pembahasan RUU Pemilu turut membahas masalah tersebut. Dia meminta agar persoalan itu dibahas untuk bisa dicari solusinya.
"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya. Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama," katanya.
Mendagri Tito sebelumnya meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di pilkada. Dia pun mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.
"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.
"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.
(rfs/rfs)
