Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) serta RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk menghadapi krisis iklim. Saat ini pembahasan RUU EBT sudah memasuki tahap yang lanjut, dan RUU PPI diharapkan bisa dibahas di akhir tahun 2026.
"Kita perlu memformulasikan UU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk penanganan krisis iklim, termasuk bagaimana mempercepat transisi energi melalui UU Energi Baru dan Terbarukan agar krisis iklim tertangani lebih baik lagi. Dua UU ini untuk menangani secara serius krisis iklim dan mempercepat akselerasi transisi energi kita," kata Eddy, Sabtu (19/9/2026).
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam AIPA-Indonesia, National Focus Group Discussion on Climate Change, di Binus Unversity, Tangerang, Jumat (18/9). FGD ini dihadiri Anggota DPR RI, para guru besar dan akademisi, aktivis lingkungan serta kalangan NGO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eddy, Indonesia saat ini sudah berada dalam status krisis iklim yang satu langkah lagi menuju bencana iklim. Ia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir bandang di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat), penurunan tanah di Jakarta, kenaikan suhu dan polusi, mencairnya salju abadi di Pegunungan Cartenz.
Dampak perubahan iklim terjadi bukan di tempat yang jauh melainkan di sekitar kita. Eddy pun mengajak semua pihak, terutama generasi muda, untuk menyadari urgensi krisis iklim yang telah nyata terjadi.
Untuk itu, Eddy menekankan pentingnya RUU PPI sebagai payung hukum yang komprehensif. Dengan RUU ini maka ada kepastian hukum, serta menjadi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"Dengan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim maka pengelolaan perubahan iklim dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Eddy.
Eddy juga mengungkapkan kehadiran dalam FGD di kampus Binus University merupakan kunjungan ke-55 dari berbagai kampus di Indonesia mulai dari ujung Sumatera hingga Maluku.
Dalam pertemuan dengan kalangan akademisi itu, Eddy menyampaikan pentingnya pemahaman tentang krisis iklim dan perlunya transisi energi yang dilaksanakan secara akseleratif. Eddy pun mengajak kalangan akademisi untuk peduli dan berkontribusi dalam penanganan krisis iklim.
"Masalah transisi energi adalah masalah kita semua. Transisi energi bukan pilihan," kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.
"Transisi energi adalah keniscayaan. Kita juga melaksanakan aksi terhadap perubahan iklim. Ini merupakan kewajiban kita semua, tidak hanya pemerintah, parlemen, akademisi, melainkan semua harus berpartisipasi," pungkasnya.
(akn/ega)
