Jakarta -
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya penguatan interoperabilitas antar aparatur pemerintah di Kepulauan Riau (Kepri) untuk menghadapi ancaman terorisme lintas batas. Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi Kepri sebagai salah satu wilayah perbatasan terluar Indonesia sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme di Batam pada 29-30 Oktober 2025.
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Faizal Thayeb, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa karakter geografis Kepri menjadikan wilayah ini rawan terhadap ancaman lintas batas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wilayah Kepri yang geografis nya 96 % merupakan daerah perairan dan salah satu perbatasan terluar serta sentra ekonomi yang dituju masyarakat dari daerah lain memungkinkan adanya ancaman lintas batas. Maka, kita perlu terus melakukan penguatan interoperabilitas di wilayah Kepri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Senada, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H. menilai bahwa keterpaduan antar aparatur dapat memperkuat sistem pencegahan terorisme.
"Kita mengingatkan kewaspadaan kepada masing - masing stakeholder. Diharapkan, adanya keterpaduan ini akan menghasilkan formula atau upaya pencegahan yang terintegrasi," jelasnya.
Sementara itu, Katim Pencegahan Satgaswil Densus 88 AT Kepri, Ipda Satriya Deddy, S.H., menuturkan bahwa pihaknya terus menjalankan koordinasi berkelanjutan dengan berbagai instansi untuk memantau potensi ancaman lintas batas.
"Cara kami memantau ancaman lintas batas di wilayah Kepri adalah dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait yang dapat membantu kami mendeteksi dini" terangnya.
Di sisi lain, Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Batam, Salim, menyatakan dukungan pihaknya terhadap upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan.
"Disinilah kami akan membantu aparatur pemerintah melalui pengurus kami yang ada di kecamatan untuk menginformasikan apabila ada keluar masuk masyarakat luar yang mencurigakan nantinya akan kami lanjutkan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian dan lembaga - lembaga terkait," pungkasnya.
(ega/ega)
