BM PAN Polisikan Akun Medsos Penyebar Hoax soal Zulkifli Hasan

2 hours ago 2

Jakarta -

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Akun media sosial tersebut dilaporkan seusai unggahan narasi hoax terkait Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Dalam laporan tersebut, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Muktar menyoal gambar dan video dengan narasi 'Tugas rakyat hanya satu yaitu bayar pajak! Tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintahan!', yang menurutnya 100 persen hoaks.

Menurut dia, narasi tersebut merupakan bentuk manipulasi yang bertujuan mendiskreditkan Zulkifli Hasan, baik sebagai Ketua Umum PAN maupun sebagai Menko Pangan, di mata publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai bentuk keseriusan kami dalam melawan fitnah dan menjaga marwah pimpinan, pada hari ini, Selasa (21/4/2026), BM PAN melalui Tim Advokasi telah resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut ke pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik," ujar Iswari Muktar dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (21/4).

Laporan BM PAN teregistrasi dengan nomor LP/B/2825/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 21 April 2026. Iswari, selaku pelapor yang didampingi penasihat hukum M Andrean Saefudin, melaporkan akun medsos tersebut atas dugaan pencemaran nama baik melalui ITE.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum BM PAN, Munir Sara, menegaskan pihaknya akan melawan narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menilai praktik manipulasi digital melalui konten provokatif merupakan kemunduran dalam demokrasi.

"Kami tidak akan membiarkan ruang publik dipenuhi oleh narasi yang memecah belah bangsa," kata Munir.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum lainnya, Ahmad Qiamel Alofi, menyatakan bahwa Zulkifli Hasan selama ini konsisten menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

"Ajaran beliau kepada kami di BM PAN adalah agar pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat. Narasi yang menuding beliau 'anti-rakyat' sangat bertolak belakang dengan fakta perjuangan politik beliau selama ini," ujar Alofi.

BM PAN juga menginstruksikan seluruh kader di berbagai tingkatan untuk merapatkan barisan, mengawal proses hukum yang sedang berjalan, serta terus mengampanyekan literasi digital dan internet sehat demi menjaga kondusivitas nasional.

(mea/dhn)

Read Entire Article
Pembukuan | Seminar | Prestasi | |