Jakarta -
Kapoksi Komisi V DPR Fraksi Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi langkah pemerintah menanggung kenaikan ongkos pesawat jemaah haji tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada calon jemaah haji.
Kenaikan biaya penerbangan ini terjadi seiring melonjaknya harga avtur serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang memberikan tekanan signifikan terhadap struktur pembiayaan penerbangan haji.
"Maskapai seperti Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya hingga Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mencapai Rp 802,8 miliar," kata Danang dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danang Wicaksana (paling kanan) dalam diskusi 'Mudik Aman Keluarga Nyaman' (Foto: Rumondang Naibaho/detikcom)
Danang menjelaskan secara agregat biaya penerbangan haji mengalami peningkatan dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun atau naik sebesar Rp 1,77 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis agar kenaikan tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.
"Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan bahwa lonjakan biaya ini tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Ini bentuk komitmen negara dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat," tambahnya.
Komisi V DPR RI pun menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Pihaknya berharap koordinasi antara pemerintah, maskapai, serta pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan efisien.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta persetujuan sumber pembiayaan haji Rp 1,77 triliun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).
"Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun atau meningkat Rp 1,77 triliun. Alhamdulillah Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah," kata Irfan.
Kemenhaj berkoordinasi dengan Kejagung terkait legalitas sumber pembiayaannya. Sudah disiapkan sejumlah alternatif sumber pembiayaan untuk mengakomodasi hal tersebut seperti dari APBN.
"Dalam rangka mengakomodir kondisi di atas, kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut," ucap dia.
"Angka-angkanya ada di situ, total selisih yang diperlukan Rp 1,77 triliun," tambahnya.
Lihat juga Video: Ongkos Haji Turun Rp 2 Juta, Pemerintah Tanggung Rp 1,77 T Imbas Harga Avtur Naik
(eva/dhn)
