Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 276 miliar. Menko Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan anggaran itu akan dipakai untuk operasional, koordinasi, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
AHY awalnya menyampaikan bahwa kementeriannya memiliki banyak tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya, menurut dia, infrastruktur yang mendukung prioritas nasional.
"Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekedar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah," kata AHY seusai rapat dengan Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY mengatakan kementeriannya juga bertanggung jawab mengoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk juga sejumlah instansi lain terkait, untuk memastikan agar arah pembangunan nasional sesuai perencanaan dan punya dampak langsung bagi masyarakat.
"Jadi kami akan prioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur dasar yang sekali lagi bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus membuat masyarakat hidupnya lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya," imbuhnya.
AHY pun menekankan pagu anggaran Rp 276 miliar akan difokuskan untuk mendukung tanggung jawab kementeriannya. AHY memastikan kementeriannya tidak sekadar rapat di balik meja.
"Anggaran yang kami anggap bisa membantu sejumlah tugas di lapangan, karena jangan dilihat kalau kementerian koordinator itu hanya rapat di balik meja di ruang tertutup. Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar sekali lagi progresnya baik," tegas dia.
Ketum Partai Demokrat itu juga berharap anggaran Rp 276 miliar bisa membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan yang lainnya.
"Kami juga berupaya untuk memastikan dampak dari setiap pembangunan, saya ulangi, dampak dari setiap pembangunan infrastruktur ini juga mengalir bagi ekonomi yang ada di daerah. Itulah mengapa kami juga cukup sering menghadirkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan para kepala daerah," tambah dia.
(maa/rfs)
