Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penguatan literasi, numerasi, serta integrasi pendidikan STEM harus diiringi konsistensi kebijakan nyata. Upaya yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini tidak boleh berhenti sebagai wacana seremonial semata.
Integrasi science, technology, engineering, and mathematics (STEM) berbasis kompetensi PISA dinilai butuh eksekusi berkelanjutan di lapangan.
"Kebijakan pendidikan yang baik, tidak cukup hanya diumumkan. Yang menentukan adalah apakah ia konsisten dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki dari waktu ke waktu," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perempuan yang akrab disapa Rerie ini menanggapi sejumlah langkah strategis Kemendikdasmen di berbagai daerah. Kementerian kini aktif membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA. Anggota Komisi X DPR RI ini menyoroti persoalan dasar pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Data Asesmen Nasional 2025 menunjukkan baru 55,7 persen siswa sekolah dasar yang mencapai batas minimum kompetensi literasi membaca. Sekitar 50 persen siswa Indonesia secara umum juga belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi.
"Angka-angka ini menunjukkan persoalan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teratasi. Akses pendidikan memang penting, tetapi kualitas juga harus menjadi prioritas," tegasnya.
Rerie mengingatkan peningkatan skor PISA Indonesia patut disyukuri tanpa membuat semua pihak lengah. Skor sains Indonesia tercatat naik enam poin menjadi 389, lalu skor membaca naik enam poin menjadi 365. Di sisi lain, skor matematika justru turun dua poin menjadi 364 jika dibandingkan dengan periode PISA 2022.
"Kenaikan di beberapa bidang perlu diapresiasi, tetapi penurunan di matematika menjadi catatan merah yang harus direspons serius," ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan pentingnya konsistensi dalam tiga hal utama. Salah satunya, penguatan kapasitas guru mutlak harus menjadi prioritas berkelanjutan dan bukan sekadar program sekali jalan.
"Pelatihan guru dalam komunitas belajar, pembelajaran STEM, coding, dan kecerdasan artifisial harus benar-benar sampai ke kelas dan memberikan dampak pada cara mengajar," ujar Rerie.
Ia mendesak agar program literasi dan numerasi diintegrasikan secara sistematis ke dalam asesmen serta kurikulum. Langkah ini harus menyerupai keberhasilan yang sudah diterapkan di beberapa sekolah unggulan di Tanah Air.
"Yang harus dijamin adalah keberlanjutan praktik baik ini. Jangan sampai hanya bergantung pada sosok kepala sekolah atau guru tertentu. Sistemnya harus kuat," terangnya.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini turut menyoroti masih lebarnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Data BPS menunjukkan kepemilikan komputer atau laptop untuk keperluan belajar di perkotaan mencapai 65 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah perdesaan yang hanya menyentuh angka sekitar 28 persen.
"Ketimpangan ini akan menghambat transformasi yang berbasis teknologi. Diperlukan intervensi khusus untuk daerah-daerah tertinggal," tegasnya.
Rerie mengapresiasi pendekatan 'Belajar Mendalam' yang mendorong kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Namun, pendekatan tersebut membutuhkan ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai dari bahan ajar hingga tingkat kesejahteraan pendidik.
"Tanpa dukungan menyeluruh, perubahan pendekatan hanya akan membebani guru di lapangan," ujar Rerie.
Pihaknya menegaskan upaya membangun fondasi nalar kritis generasi bangsa memerlukan kolaborasi super kuat. Sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua mutlak dibutuhkan secara terpadu demi kemajuan pendidikan.
"Literasi dan numerasi bukan sekadar target asesmen. Ini adalah fondasi daya saing bangsa. Kita harus konsisten, sabar, dan serius menjalankannya," pungkas Rerie.
(prf/ega)
