Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan data kependudukan yang akurat dan risiko masyarakat kehilangan akses bantuan saat sistem diperbaiki harus menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan transparansi dan efektivitas proses validasi.
"Transparansi dan efektivitas proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan data kependudukan yang akurat dan dampak yang dialami masyarakat," katanya dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Polemik pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyebabkan perubahan signifikan pada peringkat desil kesejahteraan masyarakat berdampak menggusur hak warga miskin dan rentan atas program perlindungan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan proses validasi data dalam penerapan sistem DTSEN dan mekanisme desil seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan nasional.
Ia mengakui pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial, mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.
Namun, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat yang secara nyata hidup dalam keterbatasan, tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses bantuan sosial.
Ia menilai mekanisme validasi data yang dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, harus dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, sehingga dampak proses validasi data tersebut tidak mengorbankan hak masyarakat.
Dalam menyikapi kesenjangan tersebut, pemerintah telah membuka ruang sanggah bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memeriksa status desil dan mengajukan keberatan jika data tidak sesuai dengan kondisi riil.
Proses tersebut menuntut kemudahan akses terhadap aplikasi yang disediakan pemerintah dan proaktif masyarakat dalam melaporkan data yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi masif yang mudah dipahami agar masyarakat luas dapat mengecek dan mengevaluasi status mereka.
"Karena setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Tonton juga video "Mensos Sebut Anggota DPR Masuk Desil 4 Belum Pernah Dapat Bansos"
(akd/ega)
