Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut terdapat empat komponen utama yang perlu diperhatikan pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat perekonomian. Keempat komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor.
Tito menjelaskan konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui peningkatan daya beli masyarakat. Menurutnya, Pemda perlu memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang cukup sehingga mampu melakukan konsumsi dan menggerakkan perekonomian.
"Konsumsi rumah tangga tinggi kalau daya beli masyarakat tinggi, masyarakat bekerja mereka memiliki penghasilan, yang sulit diberikan bantuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9).
Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pendapatan daerah yang tinggi perlu diikuti dengan realisasi belanja yang optimal agar uang beredar di masyarakat sekaligus menjadi stimulus bagi sektor swasta.
Komponen ketiga adalah investasi. Pemda perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi yang masuk diharapkan dapat mendorong aktivitas sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mempermudah perizinan berusaha.
Komponen keempat adalah sektor perdagangan, yakni meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Ia menekankan pentingnya bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan agar produk yang dihasilkan dapat menembus pasar yang lebih luas.
"Jadi, kalau ingin kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah empat komponen ini harus dikuasai," tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melakukan diagnosis terhadap komponen yang memengaruhinya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II 2026 terdapat dua provinsi di Sumatera yang pertumbuhan ekonominya menyamai atau melampaui rerata nasional sebesar 5,29%, yakni Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan Lampung sebesar 5,29%.
Oleh karena itu, ia meminta Pemda bersama pihak terkait, seperti BPS dan Bank Indonesia, untuk menganalisis penyebab perbedaan pertumbuhan antardaerah. Jika pertumbuhan suatu daerah lebih rendah, perlu diketahui apakah penyebabnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, atau kinerja ekspor.
"Ibarat kita mencari penyakit, mengobati penyakit, kita mencari mendiagnosa dulu masalahnya apa dari empat komponen itu. Setelah kita tahu penyakitnya oh ini masalahnya baru kita melakukan terapi, terapinya melakukan tindakan kebijakan," pungkasnya.
(akd/ega)
