Tinjau Penyaluran BSU di Tangerang, Gibran Puji Kinerja Pos Indonesia

Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos KCU Tangerang, Rabu (16/7). Penyaluran BSU ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.

Program BSU 2025 menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. Dari total tersebut, sebanyak 5,7 hingga 8 juta penerima BSU disalurkan melalui PosIND. Hingga pertengahan Juli 2025, lebih dari 60 persen dari total alokasi tersebut sukses disalurkan.

"Kunjungan ini merupakan yang pertama dari tiga agenda peninjauan. Kami bersyukur karena proses berjalan lancar tanpa antrean panjang ataupun kendala teknis. Ini menunjukkan kesiapan Kantor Pos sebagai penyalur bantuan yang profesional," ujar Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

Dalam kunjungan ini, Gibran bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, menyaksikan langsung alur pencairan dana, mulai dari pengecekan data penerima, validasi identitas penerima, hingga proses pembayaran atau pencairan tunai.

Endy menjelaskan salah satu keunggulan penyaluran BSU melalui PosIND adalah integrasi antara layanan digital dan fisik, yang memungkinkan proses lebih cepat dan akurat.

"Kami menggunakan dashboard internal yang memastikan seluruh bantuan tersalur tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan sistem validasi data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dukungan teknologi berupa QR Code melalui aplikasi Pospay, kami yakin proses ini lebih efisien dan akuntabel," kata Endy.

Sementara itu, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengungkapkan strategi penyaluran mengandalkan kombinasi antara pemetaan data penerima, integrasi sistem informasi, dan layanan fleksibel di lapangan.

"BSU melalui PosIND ini bisa dicairkan di tempat penerima bantuan bekerja seperti pabrik atau industri, juga bisa dicairkan di seluruh Kantor Pos di Indonesia. Kami membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, bahkan hingga pukul 21.00 WIB," ungkapnya.

Pospay Permudah Akses Bantuan

Bagi sebagian pekerja yang belum tersentuh layanan digital, PosIND tetap menyediakan integrasi teknologi melalui dashboard Pos Giro Cash (PGC) dan aplikasi Pospay sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan.

Haris pun mengimbau agar para calon penerima BSU rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemenaker atau aplikasi Pospay.

Ia menjelaskan Pospay menjadi salah satu terobosan dalam penyaluran program BSU tahun ini. Melalui Pospay, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantor Pos.

Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store, membuka akses bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.

"Selain itu melalui Pospay, masyarakat bisa menerima uang secara digital, melakukan berbagai transaksi pembayaran, pembelian, hingga tabungan. Kami mengedepankan kemudahan akses, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening bank," jelas Haris.

PosIND juga telah menyiapkan sistem notifikasi melalui SMS dan WhatsApp Plus untuk menginformasikan status bantuan kepada calon penerima. Langkah ini dinilai efektif menjangkau pekerja yang aktif di sektor informal atau wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses.

Kolaborasi BUMN dan Kementerian

Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengapresiasi layanan Kantor Pos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 21.00 WIB. Semua ini dilakukan sebagai wujud dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik.

"BSU adalah bentuk nyata kepedulian negara terhadap pekerja sektor formal. Pos Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah-wilayah yang tidak terlayani bank. Ini patut diapresiasi," puji Gibran.

Senada, Immanuel mengapresiasi kinerja baik dari PosIND dalam penyaluran BSU 2025.

"Kami memastikan validitas data penerima melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan. PosIND hadir sebagai mitra strategis dengan kombinasi layanan digital dan fisik yang adaptif dan profesional," katanya.

Adapun kolaborasi antara Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia ini menjadi bukti kehadiran negara untuk menjamin kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Syarat Pencairan BSU di Kantor Pos

Sebelum mencairkan dana BSU 2025 di Kantor Pos, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

• Membawa KTP asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli.
• Membawa fotokopi QR code atau kode bergaris digital di aplikasi Pospay atau pemberitahuan sebagai penerima BSU yang dicairkan melalui Kantor Pos.
• Pencairan BSU di Kantor Pos tidak bisa diwakilkan, hanya bisa dilakukan oleh penerima secara langsung.

Kantor Pos juga membuka layanan pencairan hingga malam hari di jam 21.00 dan tetap beroperasi di akhir pekan untuk mempermudah pekerja yang hanya bisa datang di luar jam kerja.

Pencairan BSU Tanpa Pungutan Biaya

Pemerintah dan PosIND menegaskan penyaluran BSU dilakukan tanpa pungutan biaya apapun. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan uang.

Masyarakat dapat memverifikasi status BSU mereka melalui situs resmi berikut ini:

• bsu.kemnaker.go.id
• bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Aplikasi Pospay

Para calon penerima BS juga diimbau untuk secara rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemenaker atau aplikasi Pospay. Aplikasi ini tersedia di App Store dan Play Store, dan menyediakan akses informasi pencairan bantuan secara real-time.

Setelah lolos verifikasi, pengguna akan menerima QR Code yang dapat digunakan untuk pencairan di Kantor Pos. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi atau membayar kepada pihak-pihak yang menawarkan jasa percepatan pencairan. BSU disalurkan tanpa pungutan biaya apapun.

Sebagai informasi, peninjauan tersebut turut didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

(akd/akd)