Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam survei ini disebutkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, yang paling keras menolak adalah Gen Z.
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, mengatakan metodologi survei adalah multi-stage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.
Adapun margin of error plus minus 2,9 persen. Survei dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 dan dilengkapi dengan riset kualitatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Responden diberi pertanyaan 'Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD'. Hasilnya 66,1 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.
Berikut rinciannya:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," kata Adrian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Adrian mengatakan penolakan ini terjadi di lintas gender. Bahkan, kata dia, mayoritas masyarakat yang tinggal di desa ataupun di kota juga menolak wacana pilkada dipilih DPRD.
"Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD," katanya.
Lebih lanjut, Adrian mengatakan penolakan ini utamanya datang dari Generasi Z, yakni pada anak muda yang berusia di bawah 27 tahun. Dia mengatakan generasi Z paling keras menolak usulan ini.
Berikut hasilnya:
- Generasi Z (base 11,5): 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 84,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; tidak tahu/tidak jawab 0,6%.
- Milenial (base 35,3): 19,4 sangat setuju/cukup setuju; 71,4 menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; tidak tahu/tidak jawab 9,2%.
- Generasi X (base 35,0): 37,5 sangat setuju/cukup setuju; 60,0,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; tidak tahu/tidak jawab 2,5%.
- Baby boomer (base 18,2%): 36,4 sangat setuju/cukup setuju; 63,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; tidak tahu/tidak jawab 0,6%.
"Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD," katanya.
Pemilih Parpol Juga Menolak
Pada segmentasi pemilih partai politik, Adrian juga mengungkapkan mereka mayoritas menolak. Paling tinggi penolakan datang dari pemilih Partai Gerindra, disusul PDIP, PKB, dan Golkar.
"Ternyata kita tanyakan kepada konstituennya seperti apa, misal Gerindra ternyata mayoritas bahkan angkanya 74,5 persen menyatakan kurang setuju atau tidak sama sekali. Kemudian PDIP 56,3 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, begitu juga PKB 67,5 persen menyatakan tidak setuju/kurang setuju pilkada DPRD, dan Golkar sebagai partai yang mengusulkan ide ini ternyata pemilihnya menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali di angka 58,3 persen," ungkapnya.
"Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan," imbuhnya.
Pada pemilih calon presiden (capres) juga terjadi penolakan. Terlihat pemilih Anies Baswedan yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali 60,9 persen, kemudian pemilih Ganjar Pranowo yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali 77,5 persen, dan pemilih Prabowo Subianto yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali ada 67,1 persen.
Terakhir, LSI Denny JA juga meminta pendapat kepada responden yang menyatakan puas dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah terkait pilkada melalui DPRD ini. Hasilnya sama, baik responden yang menyatakan puas dan tidak puas terhadap kinerja Prabowo menyatakan tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD.
"Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD," pungkasnya.
(zap/imk)
