Saudi Batal Potong Kuota Haji RI, Komisi VIII: Kendala Tahun Ini Dievaluasi

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang membatalkan rencana pengurangan kuota haji Indonesia sebesar 50%. Singgih mengatakan kebijakan tersebut bentuk eratnya hubungan kerja Indonesia dan Arab Saudi.

"Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini bukti nyata dari eratnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi," ujar Singgih kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

Singgih mengatakan keputusan tersebut menjadi angin segar bagi program haji Indonesia. Selain itu, kata dia, juga untuk menepis kekhawatiran masyarakat terhadap potensi antrean jemaah bertambah.

"Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan," ujarnya.

Singgih mengatakan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Hal itu, kata dia, untuk menyambut penyelenggaraan ibadah haji 2026 lebih baik.

"Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah," ujarnya.

Dia pun menggararisbawahi sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di antaranya, manajemen pelayanan puncak haji, kualitas akomodasi dan transportasi, serta pelayanan konsumsi.

"Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Ibadah haji harus menjadi perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia," kata Singgih.

Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil menyampaikan pernyataan yang menyebut pemangkasan kuota itu tidak jadi. Menurut Dahnil, wacana pemangkasan itu memang sempat mencuat karena pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyoroti pengelolaan haji Indonesia 2025. Namun, katanya, kondisi itu berubah setelah muncul sinyal perbaikan dari Indonesia.

"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," kata Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Menurutnya, kepercayaan Saudi membuat wacana pemotongan kuota tidak lagi dikembangkan. Dia menyebut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," ujarnya.

(amw/gbr)