Jakarta -
Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) FKPPI. Menurutnya, GBHP diperlukan sebagai pedoman jangka panjang agar arah organisasi tetap berkesinambungan lintas kepengurusan.
"FKPPI harus memiliki haluan perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP harus menjadi kompas yang memastikan siapa pun yang memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Rapimnas Keluarga Besar FKPPI di Bidakara Jakarta, Jumat (11/9). Dalam acara tersebut turut hadir Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC penyelenggata Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, Brigjen TNI Boemi Ario Bimo dan Laksma TNI Cholik Kurniawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menuturkan keberadaan GBHP semakin penting karena Indonesia menghadapi perubahan tantangan yang sangat cepat. Ancaman ketahanan nasional kini merambah ke polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, hingga persaingan geopolitik global.
Kondisi tersebut mendorong FKPPI memperkuat diri melalui penyesuaian lingkungan strategis nasional maupun global. Organisasi ini bertekad mentransformasi diri menjadi wadah yang modern, adaptif, profesional, serta mandiri.
"Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa yang sedang memimpin. Organisasi besar harus mempunyai garis perjuangan yang lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya harus mempunyai pijakan yang kokoh. Di sinilah GBHP menjadi penting, karena ia menjadi benang merah yang menghubungkan sejarah FKPPI dengan masa depan Indonesia," tutur Bamsoet.
Bamsoet memaparkan GBHP FKPPI harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program kerja jangka panjang hingga 10 atau 20 tahun ke depan. Arah besar dari pedoman ini nantinya diterjemahkan ke dalam program konkret pada setiap tingkatan organisasi.
Struktur yang menjangkau hingga tingkat desa akan difokuskan untuk mewujudkan kerja nyata di daerah. Penguatan struktur ini diimbangi penerapan sistem manajemen modern demi menunjang efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal.
"GBHP harus menjadi dasar penyusunan program jangka panjang, kemudian diturunkan menjadi program tahunan yang jelas targetnya. Setiap kepengurusan harus bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang bisa diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat dan negara," jelas Bamsoet.
Bamsoet juga menambahkan, GBHP perlu menjadi instrumen untuk memperkuat karakter FKPPI sebagai organisasi bela negara dan kader kebangsaan. FKPPI harus menjadi kekuatan masyarakat sipil kebangsaan dengan peran strategis sebagai perekat persatuan, pencetak kader pimpinan, akselerator kesejahteraan rakyat, pendukung ketahanan nasional, agen modernisasi dan kedaulatan digital serta mitra kritis pemerintah.
"FKPPI harus mampu menjawab kebutuhan generasi sekarang. Bela negara hari ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Anak muda harus mampu membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, dan ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi generasi milenial dan Gen-Z yang menjadi bagian besar dari kekuatan kadernya," pungkas Bamsoet.
Tonton juga video "Bamsoet-Seskab Teddy Halalbihalal di Rumah Ketua MPR Muzani"
(akn/ega)
