Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai melanjutkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017. Normalisasi ini ditargetkan mampu mengurangi hingga 40 persen potensi banjir di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat meninjau langsung pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026). Dia menegaskan, normalisasi Ciliwung menjadi salah satu kunci utama pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Normalisasi Sungai Ciliwung ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Ini sempat terhenti sejak 2017 dan sekarang kita lanjutkan kembali," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menjelaskan Sungai Ciliwung memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem pengendalian banjir Jakarta. Dari total 13 aliran sungai yang melintasi Jakarta, sekitar 40 persen aktivitas aliran sungai berada di DAS Ciliwung.
"Ciliwung ini hampir 40 persen aktivitas sungai yang ada di Jakarta. Maka normalisasi Ciliwung menjadi sangat penting," ujarnya.
Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen utama. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer.
Sementara segmen kedua membentang dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer. Di segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 18,7 kilometer, dengan realisasi yang telah terbangun sekitar 8,9 kilometer.
"Secara keseluruhan, total panjang ruas Ciliwung ini 33,69 kilometer, dan yang sudah dinormalisasi atau diturap mencapai 17,14 kilometer," jelasnya.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin menerangkan Ciliwung menjadi penentu utama yang mengatur lima wilayah. Berlanjutnya normalisasi Ciliwung ini, lanjut Ika, bisa mengurangi potensi banjir 40 persen.
"Kalau Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor penentu utama untuk mengatur lima wilayah lainnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan Ciliwung, maka kita bisa menyelesaikan persoalan DAS Ciliwung sebesar 40 persen di DAS Ciliwung," lanjut dia.
Pembebasan Lahan Dilakukan Senyap
Pramono menekankan, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara.
"Saya ingin normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Pembebasan lahan kita lakukan secara adem ayem, senyap," kata Pramono.
Ia juga menegaskan, tidak ada pihak ketiga dalam proses pembebasan lahan tersebut. Penilaian dan penetapan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemerintah DKI Jakarta, tidak melalui siapa pun. BPN yang menentukan semuanya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh menyampaikan bahwa pembebasan lahan di Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Cawang dan Cililitan, sudah hampir 100 persen terealisasi.
"Untuk Jakarta Timur di dua kelurahan, Cawang dan Cililitan, ini sudah hampir 100 persen terlaksana. Berkat kerja sama semua pihak, prosesnya berjalan tanpa gejolak," ujarnya.
Ika menambahkan hingga akhir 2025 pihaknya telah membayarkan ganti rugi untuk 20 bidang lahan di kawasan Ciliwung dengan nilai sekitar Rp 16,3 miliar.
"Minggu depan akan dibayarkan lagi 17 bidang. Jadi progresnya terus berjalan," kata Ika.
Ia menjelaskan, total progres normalisasi di kawasan Cawang dan Cililitan saat ini telah mencapai sekitar 830 meter dan akan terus bertambah. Pada 2026, normalisasi akan dilanjutkan ke wilayah Cawang, Rawajati, dan Pengadegan, serta menyasar total 14 kelurahan di sepanjang bantaran Ciliwung.
(bel/idn)
