Jakarta -
Dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah terus menjadi perhatian berbagai negara karena berpotensi mempengaruhi harga energi, rantai pasok global, hingga arus investasi. Meski demikian, pemerintah menilai berbagai perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi terciptanya stabilitas ekonomi global apabila penyelesaian perdamaian dapat segera terwujud.
Hal tersebut diungkapkan olehnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (23/06).
"Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tapi yang jelas perdamaian itu kontribusinya positif terhadap perekonomian," ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan bahwa ketidakpastian global akibat konflik geopolitik menyebabkan pasar menjadi semakin sulit diprediksi, hal ini mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan menjaga likuiditas. Menurutnya, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang aman dan menarik bagi investasi global.
"Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih berada di atas 4 persen serta stabilitas kawasan yang didukung negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan investor," jelasnya.
"Di tengah ketidakpastian global, berbagai kawasan ekonomi khusus di Indonesia juga menunjukkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi dan bahkan mendorong rencana ekspansi di sejumlah lokasi sebagai bagian dari realignment rantai pasok global," sambungnya.
Pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Airlangga menjelaskan bahwa langkah Bank Indonesia dalam menjaga daya tarik instrumen rupiah diharapkan dapat mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow) yang selanjutnya perlu didukung dengan masuknya investasi-investasi berkualitas.
"Kerja sama antara fiskal moneter ini sudah sangat baik. Karena kami juga secara temporer bertemu. Dan kita memonitor dana pihak ketiga yang di perbankan, kemudian penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di market ini sangat diperlukan," ujar Airlangga.
Selain menjaga stabilitas domestik, Pemerintah juga terus memperluas akses pasar dan investasi melalui kerja sama ekonomi internasional. Proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. OECD merupakan kelompok ekonomi yang mencakup 38 negara dengan nilai pasar mencapai sekitar US$ 64 triliun.
"Keanggotaan OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus memperluas akses Indonesia ke pasar global yang lebih besar," ujarnya.
Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa dalam lanskap ekonomi dunia yang semakin berbentuk multi-blok, Indonesia juga terus memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai forum strategis, termasuk Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Khusus untuk IEU-CEPA, perjanjian tersebut akan membuka akses yang lebih kompetitif bagi produk manufaktur Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki Produk Domestik Bruto sekitar US$ 21 triliun dengan jumlah penduduk mencapai 723 juta jiwa. Implementasi penuh IEU-CEPA nantinya akan menghapus tarif masuk berbagai produk Indonesia ke pasar Eropa yang saat ini masih berada pada kisaran 10 hingga 20 persen.
Lebih lanjut, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada Semester II-2026, Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun. Paket tersebut terdiri atas stimulus transportasi dan pariwisata sebesar Rp 2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp 6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun.
Selanjutnya, Airlangga menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi berbagai risiko global ke depan, Pemerintah terus memperkuat strategi diversifikasi sumber pasokan energi dan bahan baku. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai konflik geopolitik menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau satu sumber pasokan tertentu.
"Saat ini, ketergantungan impor minyak Indonesia dari kawasan Timur Tengah hanya sekitar 20 persen, sementara alternatif pasokan telah tersedia dari berbagai negara lain, termasuk sejumlah negara di kawasan Afrika," ujarnya.
Pemerintah juga terus mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. Adapun bentuk antisipasinya melalui peningkatan produksi pertanian serta kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air di wilayah pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan.
"Ekonomi Indonesia dasarnya solid. Dan usahanya kuat. Jadi resilient. Makanya kita akan terus dorong agar selain resilience, nanti bisa memakmurkan masyarakatnya," pungkas Airlangga.
Lihat juga Video: BI Naikkan Rate Jadi 5,75%: Hadapi Gejolak Global, Jaga Rupiah & Inflasi
(akn/ega)
