Paparkan Tantangan Bangun Infrastruktur, Mendagri: Perlu Perkuat Kolaborasi

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah (Pemda) di semua tingkatan.

"Tidak mudah membangun infrastruktur. Kita juga memerlukan kombinasi transportasi udara, transportasi laut, serta transportasi darat. Selain itu, tentu saja, transportasi digital," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Hal tersebut disampaikannya dalam pidatonya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).

Dalam forum ini, Tito juga menjelaskan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satunya tantangan kondisi geografis, yang membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang beragam dan saling melengkapi.

Tito menjelaskan Indonesia menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Adapun hal ini berdampak langsung terhadap tata kelola pembangunan, termasuk infrastruktur.

Terkait pengelolaan anggaran, Tito memaparkan dari total anggaran nasional sekitar Rp 4.000 triliun (setara USD 252 miliar), sebanyak Rp 938 triliun ditransfer ke daerah. Jika ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp 402 triliun, maka total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah-terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten-mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.

"Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks," jelasnya.

Tito kembali menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan peran sesuai skala wilayah dan kebutuhannya.

Ia menyebutkan hingga tahun 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer.

Desa-desa pun telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, ditambah jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.

Tito juga menegaskan pentingnya pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Ke depan, ia mendorong agar kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat.

"Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, baik secara nasional dengan pendekatan whole of government, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, termasuk semua pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kuncinya," pungkas Tito.

(prf/ega)