Jakarta -
Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) bermanfaat dalam upaya menghemat energi. Alasannya, kebijakan WFH ini dinilai bisa mengurangi penggunaan BBM ASN dan kegiatan operasional kantor pemerintahan.
Hal ini, katanya, berdasarkan data ASN di seluruh Indonesia yang ada sekitar 6 juta ASN. Mereka terdiri atas 80 persen di pemerintah daerah dan 20 persen di pemerintah pusat.
"Itu dianggap bisa mengurangi mobilitas dan operasional kantor, jadi tidak perlu wira-wiri ke kantor pakai mobil dinas atau mobil pribadi atau motor, dengan begitu kan bisa hemat energi. Lalu mobilitas operasional kantor, berarti kalau dia kantor ada penggunaan lampu, AC, komputer, dan tentu kalau kita tidak kantor itu akan hemat operasional kantor," ujar Djohermansyah saat berbincang dengan detikcom, Rabu (1/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, selain bisa menghemat energi, kebijakan WFH untuk ASN ini juga bisa dijadikan pengalaman untuk menerapkan sistem kerja digitalisasi di lingkungan pemerintah.
"Bisa ada hemat, di samping juga sekaligus pembelajaran tentang pola kultur budaya digitalisasi birokrasi, positifnya. Jadi kita dilatih supaya bekerja digital, dengan demikian kapasitasnya semakin mudah pekerjaan dengan digitalisasi, itu blessing-nya," katanya.
Namun apakah kebijakan ini bisa signifikan? Dia mengaku ini perlu menunggu hasil evaluasi dari pemerintah, sebab pemerintah yang memiliki hitung-hitungan hemat BBM.
"Jadi efektivitasnya kita lihat dulu implementasinya, tapi dari segi kebijakan dulu cukup bermanfaat untuk menghemat energi, karena melibatkan pegawai ASN yang luas yang tersebar di pusat dan daerah, sehingga mengakibatkan kurangnya mobilitas dan penurunan operasional kantor," ucapnya.
Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu pun mengingatkan agar negara tidak boros. Dia meminta negara berhati-hati dalam pengeluaran.
"Negara jangan boros dalam keadaan sulit, jangan keluarkan pengeluaran yang tidak perlu dan tidak urgen," ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan kerja dari rumah alias work from home (WFH) buat aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Skema kerja ini diterapkan sebagai respons terhadap imbas konflik Timur Tengah.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Selasa (31/3) malam.
(zap/imk)
