Jakarta -
Presiden telah menetapkan prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menuturkan kesuksesan program prioritas nasional dapat dicapai melalui satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi yaitu Strategic Diamond.
"Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Hal itu diungkapkan olehnya usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih adalah pendekatan yang digunakan untuk mendukung manajemen strategis Presiden dengan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden. Terdapat empat faktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Pada lapis Presidential Governance Support, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
"Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran dalam dukungan manajemen strategis Presiden. Dia menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan dan SDM serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.
"Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden," jelasnya.
Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian PANRB berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
"Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah," urainya.
Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir. Sehingga keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Rini mengungkapkan, saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal.
Karena itu, Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja. Sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.
Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah harus bekerja dengan satu irama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata.
"Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden," pungkas Rini.
(akd/ega)
