Menteri Luar Negeri RI, Sugiono turut menyorot krisis yang terjadi di Myanmar. Sugiono menegaskan bahwa situasi di Myanmar merupakan salah satu tantangan bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN.
Hal ini diutarakan Menlu dalam pertemuan Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus, Rabu (28/1). Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (AMM) Retreat ASEAN yang dilakukan di Cebu, Filipina.
Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Filipina selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar memberikan briefing mengenai perkembangan terkini situasi di Myanmar. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) serta prioritas kerja ASEAN ke depan dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini (kunjungan utsus ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama," kata Sugiono dalam keterangannya.
Berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan, Sugiono berharap ASEAN dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar.
Secara khusus, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap upaya Menteri Luar Negeri Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata yang relevan.
Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar. Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar.
"Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah," pungkas Menlu.
Diketahui, saat ini sedang digelar pemungutan suara Pemilu tahap ketiga dan terakhir di Myanmar. pemungutan suara tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak, dan di daerah yang dikuasai Junta, para pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa persiapan pemilu ditandai dengan paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Negara Asia Tenggara ini memiliki sejarah panjang pemerintahan militer, tetapi para jenderal mundur selama satu dekade reformasi yang dipimpin sipil. Namun hal itu berakhir dengan kudeta militer tahun 2021 ketika tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ditahan, perang saudara pun pecah, dan negara itu terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan.
(isa/dhn)
